#lampung#serapananggaran

Pemprov Lampung Pacu Serapan Anggaran

Pemprov Lampung Pacu Serapan Anggaran
Ilustrasi Pixabay / Mohamed_hasan


Bandar Lampung (Lampost.co)-- Pemerintah Provinsi Lampung akan memacu realisasi serapan anggaran, terlebih saat ini telah memasuki pertengahan tahun sehingga perlu adanya peningkatan dari segi pendapatan dan belanja daerah.

Pelaksana harian (Plh) Sekda Fredy mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan membedah setiap kendala serta hambatan yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar dapat dilakukan optimalisasi untuk percepatan realisasi anggaran.

Ia menyatakan Pemprov Lampung secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja, yang pada umumnya anggaran telah direalisasikan dan membutuhkan percepatan administrasi tata laksana keuangan.

Baca Juga : Yoke Moelgini: Serapan Anggaran Lampung Kurang Dievaluasi

“Keseimbangan antara pendapatan dan belanja Pemprov Lampung relatif baik, dimana realisasi pendapatan mencapai 52,53 persen sementara realisasi belanja sebesar 45,67 persen,” ujarnya, melalui keterangan resmi, Senin, 1 Agustus 2022.

 

Fredy meminta agar setiap OPD dapat mengoptimalkan pencapaian target kinerja, baik pendapatan dan belanja pada setiap perangkat daerah, agar tepat sasaran dengan mengedepankan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

 

Kemudian bagi perangkat daerah pemangku pendapatan, baik yang bersumber dari retribusi maupun pendapatan lainnya agar lebih inovatif dalam meningkatkan realisasi pendapatan. Ia meminta setiap OPD dapat melakukan identifikasi/inventarisasi kegiatan dalam APBD yang paling besar nilai anggarannya, namun belum terealisasi sehingga perlu dicari strategi percepatan pelaksanaannya.

 

Kemudian ia  juga berharap agar kepala perangkat daerah yang realisasi serapan APBD-nya dibawah rata-rata, untuk segera melakukan konsolidasi dengan jajaran perangkat daerahnya demi mengejar target realisasi APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Kepala perangkat daerah diminta untuk berpedoman pada manajemen kas yang telah disusun bersama BPKAD dengan menyesuaikan tahapan dan proses yang telah ditetapkan, serta memastikan penyelesaian pengadaan barang dan jasa baik yang menggunakan mekanisme tender maupun swakelola sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

 

Terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa juga diungkapkan, bahwa pada triwulan ketiga dan keempat akan banyak pelaksanaan realisasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang telah direncanakan. Selain itu juga mengenai pengadministrasian aset daerah, yang akan berpengaruh pada pencatatan neraca aset Pemprov Lampung.  

 

“Penyerapan anggaran juga terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga Pemprov Lampung memandang perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan demikian sejak dini diketahui potensi hambatannya dan bisa dicarikan segera solusinya,” pungkasnya.

 

Disisi lain, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengungkapkan, bahwa realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Lampung Per Tanggal 29 Juli 2022, untuk Realisasi Pendapatan mencapai sebesar Rp3.445.134.822.174,94 atau sebesar 52,53%, dan Realisasi Belanja sebesar Rp3.201 964.949.191.00 atau sebesar 45,67%. 

 

EDITOR

Dian Wahyu K


loading...



Komentar


Berita Terkait