#beritalampung#bandarlampung#pencemaran

Pemprov Lampung Minta Ganti Rugi Nelayan Terdampak Limbah Segera Dituntaskan

Pemprov Lampung Minta Ganti Rugi Nelayan Terdampak Limbah Segera Dituntaskan
Nelayan kerang budidaya menunjukkan kerang yang mati akibat pencemaran limbah. Dok/Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung mendorong agar PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) dapat segera memberikan ganti rugi kepada nelayan terdampak pencemaran limbah. Banyak nelayan yang merugi karena hasil melaut anjlok pascapencemaran limbah aspal yang menyebar di pesisir laut Lampung Timur itu.

"Kami dari Pemprov Lampung meminta dan memberikan perlindungan ke nelayan agar ada ganti rugi dari Pertamina untuk nelayan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, Emilia Kusumawati, Rabu, 3 Agustus 2022.

Ia mengatakan jika pihaknya mendorong PT Pertamina dapat dengan seksama memperhatikan masyarakat terutama nelayan dan masyarakat yang terdampak di daerah yang terpapar limbah aspal akibat bocornya pipa bawah laut milik PHE OSES.

"Kami meminta pihak PHE OSES untuk memaparkan seperti apa kondisinya saat ini, bagaimana proses penanganan limbah. Jadi harus jelas target penyelesaian dan upaya ganti rugi," kata Emil.

"Dari keimpulan yang dipaparkan, pihak Pertamina akan sepenuhnya menyelesaikan persoalan limbah yang ada di bawah laut dan memastikan tak akan menjadikan kasus berulang. Mereka bilang pengeboran laut ini berisiko, apa lagi pipa ini yang di pasang tahun 1968, wajar kalau harus ada perawatan. Jadi mereka ada program sesuai saran kita. Rencana 2023 -2025 penggantian pipa dilakukan, yang memang ditekankan dari Pemprov Lampung," lanjutnya.

Selain itu Pemprov Lampung mendorong agar PHE OSES akan meningkatkan maintenance peralatan, infrastuktur untuk pengeboran. "Meskipun selama ini SOP sudah ada, kita minta ditingkatkan, jadi meminimalisir agar tidak ada kejadian yang sama," katanya.

Terkait hal lain, lanjutnya, pihaknya berharap ada recovery minimal back up di bagian timur sedikit hutan bakaunya. "Jadi kami meminta disamakan dengan program SKK Migas yakni terkait emisi gas dengan menyiapkan bibit mangrove jadi diharapkan Pertamina utamakan itu sebagai konpensasi menjaga lingkungan disana," katanya.

Meskipun mendorong sejumlah tuntutan, tambahnya, Pemprov Lampung tetap mengikuti arahan dari tim Kementrian Lingkungan Hidup, karena putusan resmi akan ditentukan KLHK sebagai tim penilai.

"PT PHE OSES mematuhi bila dalam kasus ini mereka diberikan perintah untuk mengganti rugi harus dijalankan, tapi semua itu keputusan dari pusat. Jadi terkait ganti rugi kami sifatnya usulkan dan mendorong, putusan resmi ada di pusat," jelas dia.

Kendati demikian, pihaknya terus lakukan punishment untuk memantau dan jika ada kejadian terulang. "Harapannya jangan sampai ada kejadian serupa, jangan sampai hal ini terjadi lagi karena berdampaknya luas mulai dari manusia yakni masyarakat sekitar hingga nelayan, kesehatan laut, dan biota lautnya," pungkas dia.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait