Pemprov Lampung Jalankan Hasil Rakornas agar Roda Pemerintahan Berkesinambungan

Bogor (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan semua materi yang disampaikan sejumlah menteri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Presiden Joko Widodo yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.  Semua materi tersebut akan disampaikan kembali bagian terkait.

"Jadi pada bagian yang menaungi akan disampaikan, misal membahas tentang stunting dan covid-19 akan disampaikan ke kepala Dinas Kesehatan. Hal ini guna dipahami dan dimengerti serti saran dan masukan dijalankan Pemprov," kata Gubernur Arinal Djunaidi yang ikut dalam rakornas tersebut.

Menurut dia, semua masukan dan saran hingga arahan menjadi acuan bagi daerah khususnya Pemprov Lampung. "Provinsi kan di bawah kebijakan Pemerintah Pusat, jadi kita harus menjalankan program roda pemerintahan secara berkesinambungan. Hal ini sudah menjadi prinsip untuk menjadikan Indonesia lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Pemprov Lampung Cari Solusi Atasi Kekeringan Sawah 

Pada Rakor yang mengusung tema Penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait pentingnya penanganan stunting dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan rakornas dihadiri 4.545 orang, baik dari kementerian, kepala daerah beserta jajaran forkopimda. Rakornas dibagi empat panel, di antaranya pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi yang dibahas menko Bidang Perekonomian dan membahas terkait pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi daerah, membangun optimisme di tengah ketidakpastian global.

 "Selanjutnya kepala Badan Pusat Statistik membahas perkembangan inflasi sepanjang 2022, gubernur Bank Indonesia membahas proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah tahun 2023, dan menteri Keuangan membahas strategi kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inflasi," katanya.

Kemudian menteri Perdagangan membahas stabilisasi harga bahan pokok untuk pengendalian inflasi pangan bergejolak dan kepala Badan Pangan Nasional membahas strategi untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga pangan guna pengendalian inflasi.

Untuk panel II membahas terkait penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan dari sejumlah narasumber seperti menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Kebijakan Penguatan Investasi dan Hiliriasasi, Menteri Investasi bahas reformasi layanan perizinan untuk kemudahan investasi.

"Kemudian menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahas sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam rangka reformasi birokrasi dan kemudahan pelayanan publik, menteri Perhubungan bahas kemudahan akses perhubungan untuk mendorong investasi dan transportasi barang antardaerah," katanya.

Selanjutnya menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membahas percepatan pembangunan infrastuktur untuk mendukung investasi di daerah dan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN bahas reformasi agraria untuk kemudahan investasi di daerah.

Pada panel III membahas penanganan Covid-19, stunting, kemiskinan, pengangguran, dan jaring pengaman sosial. Adapun sejumlah narasumber, seperti menko Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan membahas percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial dan menteri Kesehatan bahas penanganan Covid-19 dan stunting dalam rangka penguatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Kemudian menteri Sosial bahas penanganan jaring pengaman sosial dan dampak kemiskinan, menteri Ketenagakerjaan bahas kebijakan tenaga kerja dan kartu prakerja untuk pengurangan angka pengangguran, menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahas penguatan pendidikan formal dan vokasi untuk mendukung pembangunan SDM yang unggul," katanya.

Sesi terakhir di panel IV membahas stabilitas politik, hukum, keamanan, dan pengawasan yang menjadi narasumber, di antaranya menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membahas stabilitas politik, kepastian hukum, jaminan keamanan dalam rangka penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah.

Kepala Badan Intelijen Negara membahas perkiraan ancaman dan tantangan global 2023 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi, kepala Kepolisian RI bahas peran Polri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, Jaksa Agung RI bahas peran kejaksaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah.

"Untuk kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan membahas peran BPKP dalam pendampingan dan pengawasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi dan panglima TNI bahas peran TNI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina