#guruhonorer#pppk

Pemprov Lampung Ikuti Arahan Pusat soal Seleksi Guru Honorer

Pemprov Lampung Ikuti Arahan Pusat soal Seleksi Guru Honorer
Pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2021. Istimewa


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung akan mengikuti arahan Pemerintah Pusat terkait seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021. Begitu juga terkait kuota dan formasi juga masih menunggu keputusan pusat.

Hal itu diungkapkan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Yurnalis usai mengikuti arahan pusat mengenai pengumuman seleksi guru PPPK tahun 2020 melalui video conference di Ruang Command Center Lantai II Dinas Kominfo & Statistik Provinsi Lampung, Senin, 23 November 2020. 

"Tadi baru pembahasan penyampaian rencana dari Kemendikbud akan melakukan rekrutmen PPPK. Untuk kuota formasi PPPK di Lampung yang disediakan dan kapan dimulai rekrutmennya kami masih menunggu informasi lebih lanjut," kata Yurnalis kepada Lampost.co.

Dia menambahkan usai penyampaian pengumuman ini, maka akan ada tahapan selanjutnya, seperti petunjuk mengenai pendataan guru yang ada dan sebagainya. Pada prinsipnya Pemprov Lampung mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat, seperti Menteri Keuangan yang menyampaikan APBN sudah siap, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan rencana kebutuhan guru karena setiap tahunnya guru berkurang akibat pensiun. Kemudian laporan BKN dari aspek sistem mekanisme penerimaanya dan sebagainya.

"Untuk kuota dan kebutuhan di Lampung nanti kami sinergikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau melihat dapodik yang ada," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi mengumumkan kesempatan bagi guru honorer untuk dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021. Seleksi ini dibuka karena berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kemendikbud memperkirakan kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta guru, di luar guru PNS yang saat ini mengajar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru honorer yang kompeten agar dapat mendapatkan penghasilan yang layak. Saat ini banyak guru honorer yang berinovasi dan berkontribusi bagi pembelajaran di Indonesia, tapi penghasilannya jauh dari kata layak, yakni Rp100 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan.

Jika sebelumnya formasi guru PPPK terbatas, pada seleksi PPPK kali ini dapat diikuti seluruh guru honorer, baik sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik). Serta diperbolehkan bagi lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar dapat mendaftar.

Seleksi guru PPPK pada 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, pada 2021 merupakan seleksi massal yang dilakukan secara daring. Pemerintah menjamin bagi guru honorer yang lolos seleksi itu itu akan diangkat menjadi PPPK hingga batas satu juta guru.

Perbedaan lain dalam seleksi kali ini, yakni sebelumnya pendaftar diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi satu kali, maka pada 2021 diberikan kesempatan hingga tiga kali. Kemudian, jika sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk pendaftar, pada 2021 Kemendikbud menyiapkan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berkomitmen akan menyediakan dana melalui dana transfer umum untuk gaji guru PPPK yang berasal dari APBN 2021. Anggaran seleksi guru PPPK kali ini juga sepenuhnya disiapkan Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud. Berbeda dari sebelumnya, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung pemerintah daerah.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait