#pemprovlampung

Pemprov Lampung Gandeng Kemenkumham Wujudkan Kepastian Hukum

Pemprov Lampung Gandeng Kemenkumham Wujudkan Kepastian Hukum
Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim dan Plt Kepala Kantor Wialayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Lampung, Iwan Santoso. Lampost.co/Atika


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Lampung, Iwan Santoso menyatakan kerjasama antara Kemenkumham dengan Pemprov Lampung untuk mewujudkan kepastian hukum di Lampung.

"Perjanjian kinerja ini merupakan langkah awal untuk mengambil langkah strategis dengan tujuan agar pelaksanaan pencapaian target kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat lebih terarah dan tepat sasaran," kata Iwan Santoso.

Kanwil Kemenkumham berkomitmen untuk membangun SDM unggul dan terpercaya yang menjadikan kata kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu, Pembangunan SDM menjadi prioritas strategis untuk segera dilaksanakan.

"Kanwil Kemenkumham Lampung menjadikan hal ini sebagai tantangan untuk segera diwujudkan dalam langkah cepat mengembangkan SDM mengikuti perkembangan Industri 5.0," tegasnya.

Deklarasi ini merupakan momentum awal yang ingin dibangun sebagai penegakan janji kinerja dan juga bentuk komitmen jajaran Kemenkumham Lampung dalam memberikan pengabdian dan loyalitas tanpa batas dimana seluruh jajaran Kemenkumham Lampung berjanji untuk memberikan yang terbaik bagi negeri.

"Kami mengajak mengawali tahun 2022 dengan penuh optimis selalu berpikir positif, berkata positif, dan berperilaku positif supaya hasilnya pun akan positif," kata dia.

Sementara itu Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Chusnunia Chalim mengatakan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 menjadi momen yang baik.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami memberikan apresiasi terselenggaranya acara Deklarasi Janji Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM RI," kata dia.

Saat ini, kata Nunik, masih banyak persoalan hukum yang ditemukan di masyarakat, terkadang tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga, diperlukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung (HAM) dalam bidang pelayanan Hukum dan HAM di Provinsi Lampung.

Dengan kerja sama ini, diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum serta meningkatnya budaya sadar hukum sehingga kedepannya dunia usaha dapat berkembang dengan kondusif sebagaimana yang menjadi target pembangunan ke depan, khususnya di Lampung.

"Kami yakin bahwa Kanwil Kemenkumham mampu berperan maksimal dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya terkait kerja sama pembentukan produk hukum daerah, pembangunan kesadaran hukum masyarakat serta bantuan hukum bagi masyarakat miskin, perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual, pemenuhan, penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan penegakkan hak asasi manusia," papar dia.

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Provinsi Lampung sudah menjalin kerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan Kanwil Kemenkumham.

"Apabila Pemerintah Provinsi Lampung menemukan kendala terkait pembentukan produk hukum daerah, pembangunan kesadaran hukum dan pemberian bantuan hukum, perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual, dan isu terkait HAM, maka akan koordinasikan dengan Kemenkumham," katanya.

Wagub juga berharap kegiatan yang kita laksanakan dapat memberikan manfaat. "Khususnya bagi para pihak dalam mengembangkan tugas dan fungsi masing-masing demi menciptakan kepastian hukum dan kesejahteran masyarakat luas," tutup dia.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait