#beritalampung#beritabandarlampung#perdasungai

Pemprov Lampung Dorong Kabupaten/Kota Buat Perda Pengawasan Sungai

Pemprov Lampung Dorong Kabupaten/Kota Buat Perda Pengawasan Sungai
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung Kusnardi. Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung mendorong agar pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kawasan perairan atau sungai dapat membuat peraturan daerah (Perda) atau peraturan bupati (Perbup) terkait pengawasan yang dilakukan di daerah aliran sungai. 

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung Kusnardi mengatakan jika peraturan daerah dibentuk untuk dapat menghindari serta mengantisipasi adanya aksi bom ikan dan setrum. 

"Kami dorong teman-teman di kabupaten/kota buat Perda atau Perbub yang mengatur tata cara pemanfaatan sungai khususnya penangkapan ikan air tawar," kata Kusnardi saat ditemui di ruang Staf Ahli Kantor Pemerintahan Provinsi Lampung, Rabu, 21 September 2022. 

Menurutnya dibentuknya Perda juga akan lebih masif jika dibarengi dengan pembentukan tim atau satgas pengawasan sungai dan air sehingga ada pembatasan ikan yang boleh ditangkap dengan yang tidak boleh ditangkap. 

"Kalau belida misal berapa kilogram bobotnya baru bisa ditangkap. Kami dorong teman-teman di kabupaten/kota untuk membuat aturan yang tegas. Bisa mengarah ke pidana karena itu berkenaan dengan lingkungan, pencemaran juga tata cara pengelolaan," jelas dia. 

Hal ini juga, lanjutnya, dapat mendukung salah satu program Pemprov Lampung yakni restocking benih ikan yang akan dilaksanakan pada 28 September 2022 di Cakat Nyenyek dan Dente Teladas, Tulangbawang. 

"Ikan yang ditebar adalah ikan endemis yang langka dan ini harus diperbanyak termasuk ikan belida dan jelabat serta baung dengan harapan bisa mengembalikan biota sungai yang ada di Lampung dan kita bisa nikmati lagi," jelas dia. 

Menurutnya dengan adanya Perda atau Perbub dapat memberikan perlindungan di sungai. "Jadi tidak ada lagi yang bisa sembarang ambil ikan tanpa izin dan pengawasan," ujar dia. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung Liza Derni mengatakan jika tujuan restocking ikan terutama untuk mengembalikan ikan yang mulai punah khususnya ikan endemik.  

Adapun, nantinya dalam progam ini akan melibatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dimana berfungsi bersama PPNS (polisi perikanan) untuk mengawasi serta mengkontrol persebaran perikanan.

"Mulai ditangkap mengunakan setrum, semua terjaga kelestariannya. Jadi memang ikan dijaga tidak bisa ditangkap yang masih kecil. Jadi keterlibatan mereka perlu di kabupaten dan kota untuk pengawasan," pungkasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait