#beritalampung#bandarlampung#pelayananpublik

Pemprov Lampung Dorong Digitalisasi di Sektor Pelayanan Publik

Pemprov Lampung Dorong Digitalisasi di Sektor Pelayanan Publik
Ilustrasi. Foto: Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong digitalisasi dalam segala aspek, salah satunya adalah dengan memaksimalkan program pelayanan publik pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kami mendorong agar seluruh OPD punya sistem digitalisasi yang bergerak di bidang pelayanan, terlebih untuk OPD yang bergerak di bidang pelayanan publik. Ini harus memberikan kemudahan bagi masyarakat," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi, Selasa, 9 Agustus 2022.

Dia mencontohkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menerapkan jika pelaku usaha yang hendak mengurus perizinan, bisa melakukannya secara mandiri dan tak perlu menggunakan calo dengan mengeluarkan biaya tertentu.

"Dengan digitalisasi, pelaku usaha bisa mendaftarkan usahanya melalui sistem online single submission (OSS). Ini merupakan program yang terintegrasi dengan pusat dnegan begitu sistem akan sangat aman dan memberikan kenyamanan pelaku usaha," ujarnya.

Tak hanya itu saja, lanjut Kusnardi, dari sejumlah OPD lain juga yang berfokus pada pelayanan publik hampir menyeluruh, mulai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang menerima aspirasi jika masyarakat ada yang memiliki keluhan terhadap pelayanan pembuatan identitas bisa melaporkan ke layanan komunikasi secara online.

"Disdukcapil sempat meluncurkan pojok pengaduan, ini sangat berfungsi sekali untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengadukan terkait layanan langsung ke website yang disediakan," katanya.

Sejumlah program lain yang tak kalah diperkuat oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah Samsat Desa Digital (E-Samdes), dimana program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat desa agar taat membayar pajak kendaraan.

"Program e-Samdes ini sejalan dengan program kerja Gubernur Lampung yakni smart village, dimana dengan upaya memberdaya desa agar bisa go-digital, sejumlah langkah dan program kami turunkan hingga ke tingakt desa," ujarnya.

Bahkan, Pemprov Lampung terus berupaya untuk memperkuat digitalisasi di sektor jasa keuangan, dengan lakukan kerjasama dengan sejumlah stakeholder mulai dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia untuk memberikan kemudahan khususnya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Dukungan yang kita berikan adalah sebagai upaya agar pelaku usaha mendapatkan perlindungan dan dorongan agar bisa secara cepat tembus pasar yang lebih luas salah satunya dengan memperkuat digitalisi elektronik misal segi pembayaran dan lainnya," kata Kusnardi.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait