#beritalampung#beritabandarlampung#bansos

Pemprov Lampung Atur Strategi Naikkan Persentase Realisasi BTT

Pemprov Lampung Atur Strategi Naikkan Persentase Realisasi BTT
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi saat ditemui di Mahan Agung, Selasa, 1 November 2022. Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung mengatur langkah strategis usai Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian menyoroti masih rendahnya realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. BTT Provinsi Lampung masih dibawah angka 2 persen per 28 Oktober 2022.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi mengatakan jika pihaknya akan mengoptimalkan BTT dan bantuan sosial (bansos) untuk pengendalian inflasi.

"Sejumlah faktor sebabkan nilai kita dibawah 2 persen, misalnya kita memiliki aspek kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Jadi kita tidak mau yang menerima ini tidak tepat sasaran sehingga harus hati-hati," kata dia di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Selasa, 1 November 2022.

Aspek kehati-hatian yang dimaksud, kata dia, yakni agar memastikan masyarakat yang menerima bantuan sosial adalah orang yang benar-benar berhak menerima dan tidak terjadi tumpang tindih.

"Kami harus memastikan yang menerima bantuan adalah memang orang yang berhak menerima dan masuk kategori pra sejahtera. Karena semua pemda punya BTT jadi jangan sampai tumpang tindih. Kita koordinasikan dengan kabupaten/ kota," katanya.

Menurutnya dari imbauan pemerintah pusat ini, pihaknya akan terus memaksimalkan realisasi serapan BTT Pemprov Lampung untuk bantuan sosial dan pengendalian inflasi di sisa dua bulan tahun anggaran 2022 ini.

"Untuk dua bulan tahun anggaran ini di 2022 ini akan kita maksimalkan lagi serapan nya. Bansos dampak inflasi juga saat ini proses nya terus berjala. Kami lakukan secepatnya," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim, mengatakan BTT dapat digunakan dalam beberapa hal seperti bantuan bencana alam hingga bantuan sosial dampak inflasi.

"Sehingga Pemrov dapat realisasikan BTT untuk mengalokasikan anggaran misal bansos, namun dilamukan secara maksimal, sebab anggaran 2022 tinggal dua bulan," jelas dia saat ditemui di Kantor DPRD Provinsi Lampung.

Sebab BTT, lanjut dia, harus selalu disiagakan hingga akhir masa anggaran guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam yang membutuhkan dana untuk memberikan bantuan.

"Seperti saat ini Provinsi Lampung tengah dilanda sejumlah bencana alam, jadi BTT sebaiknya harus disiagakan untuk memberikan bantuan. Sisanya baru dimaksimalkan untuk bansos," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait