#gratifikasi#pemprovlampung

Pemprov Komitmen Pengendalian Gratifikasi di Lampung

Pemprov Komitmen Pengendalian Gratifikasi di Lampung
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan arahan di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Senin, 5 Oktober 2020. Dok ADPIM


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung terus menyoroti jajarannya agar bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Semangan visi-misi Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim untuk mewujudkan good governance untuk meningkatkan pemerataan kualitas pelayanan publik harus terus dipegang teguh jajaran birokrasi sebagai pelayan masyarakat 

Oleh sebab itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan arahan tentang pengendalian gratifikasi di Lampung sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan profesional di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Senin, 5 Oktober 2020.

Dalam arahannya Arinal menyampaikan berdasarkan peraturan KPK, gratifikasi meliputi uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya di dalam maupun luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gubernur Arinal meminta PNS yang menerima semua gratifikasi wajib melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau KPK.

“Semua bentuk gratifikasi ini harus dilaporkan, termasuk fee bank kepada bendahara di instansi, karena termasuk yang dilarang. Penerimaan langsung kepada individu bendahara wajib dilaporkan kepada UPG dan KPK,” katanya.

Arinal menjelaskan sebagai gubernur yang berasal dari birokrat yaitu mantan sekprov Lampung mengimbau kepada seluruh sekkab/sekkot se-Lampung untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik di lingkungan Pemprov Lampung.

“Ini sudah menjadi kewajiban kita semua. Pemerintah itu dominasinya adalah birokrat. Saya berharap ke depan Anda sebagai pemegang jabatan tertinggi di birokrasi di daerah masing-masing mampu mencerminkan manusia-manusia yang mampu melakukan tata kelola dengan baik,” ujarnya.

Sejauh ini manfaat dari pengendalian gratifikasi, yakni meningkatkan integritas pegawai dan integritas lembaga. Arinal berjanji Pemprov Lampung akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan profesional. Untuk memperoleh persepsi yang positif dari masyarakat.

“Saya ingin kita fokus dalam penanganan. Mari kita berkomitmen bekerja dengan penuh amanah. Namun, tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan segala kegiatannya. Karena hukum tertinggi di Indonesia ini adalah menyelamatkan nyawa warganya,” katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait