#COVID-19LAMPUNG#ZONAMERAH

Pemprov Keluarkan Surat Edaran Pembatasan Kegiatan Kantor

Pemprov Keluarkan Surat Edaran Pembatasan Kegiatan Kantor
Kasus covid-19 tinggi, perkantoran di daerah zona merah diminta WFH 75%. Foto: Dok MI/Andri Widiyanto.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan surat edaran pemberlakuan pembatasan kegiatan perkantoran dalam pencegahan penyebaran covid-19 pada perangkat daerah Provinsi Lampung melalui SE No: 045.2/88/VI/POSKO/2021.

"Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan kegiatan masyarakat berbasis mikro maka perlu diberlakukan pula pembatasan kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi terjadi penyebaran covid-19," ujar Sekretaris Daerah(Sekda) Lampung, Fahrizal Darminto, di ruang kerja, Jumat, 25 Juni 2021. 

Terkait hal itu, pemerintah pusat meminta agar kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Lampung melaksanakan sejumlah pembatasan.

"Pembatasan dilakukan dengan menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebesar 50 persen dan kerja dari kantor atau work from office (WFO) sebesar 50 persen," paparnya. 

Baca juga : MBK Siap Batasi Pengunjung Mal Hanya 25%

Selain itu, untuk wilayah zona merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% dan WFO sebesar 25%. Fahrizal menjelaskan pelaksanaan WFH dan WFO tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

"Pengaturan waktu kerja secara bergantian saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain, serta pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan kapasitas dan luas ruang kerja masing-masing perangkat daerah," katanya. 

Baca juga : Zona Merah Wajib Terapkan WFH 75 Persen

Kemudian, pelaksanaan kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan seperti lokasi seni, budaya, dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian serta kerumunan. Selain zona merah diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% dan tetap menerapkan prokes secara lebih ketat.

"Zona merah ditutup untuk sementara sampai wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai zona merah. Selain itu, untuk hajatan kemasyarakatan paling banyak 25 persen dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan di tempat," tegasnya. 

Surat tersebut juga menerangkan pelaksanaan rapat seminar dan pertemuan luring atau pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan selain zona merah diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25%. Ia mengimbau agar kepala perangkat daerah mengoptimalkan Tim Crisis Center (pusat krisis) di lingkungan perkantoran dan memperkuat pencegahan serta penanganan covid-19 pada perangkat daerah masing-masing.

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait