#BERITALAMPUNG#PEMBERDAYAANPEREMPUAN

Pemprov Gencar Lakukan Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak 

Pemprov Gencar Lakukan Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak 
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Qodratul Ikhwan saat pengarahan di Musrenbang Perempuan dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021 di Hotel Novotel, Selasa 23 Maret 2021 


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung terus gencar melakukan pemberdayaan dan pemenuhan hak perempuan dan anak di Bumi Ruwai Jurai. Hal tersebut guna mewujudkan misi Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim di poin ketiga yakni mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.


Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Qudrotul Ikhwan, mengatakan perempuan dan anak di Indonesia masih menjadi kelompok rentan terhadap tindakan kekerasan. Hal terebut menjadi perhatian semua pihak ditingkat Provinsi Lampung maupun kabupaten/kota. Apalagi data korban kekerasan perempuan dan anak di Lampung sampai Maret ini sebanyak 20 kasus. Terdiri dari korban anak perempuan dan laki-laki 16 orang. Sedangkan perempuan dewasa empat orang.


"Ke depan, perempuan dan anak harus berjaya. Apalagi Perempuan Berjaya dan Lampung Ramah Perempuan dan Anak merupakan program prioritas," kata Qudrotul di ruang kerja, Selasa, 23 Maret 2021.

Perempuan Berjaya bertujuan untuk memandirikan perempuan ekonomi berbasis keluarga, kemudian pengarusutamaan gender dalam bidang politik, sosial budaya, dan ekonomi serta memfasilitasi pendampingan hukum bagi perempuan. Sementara Lampung Ramah Anak ingin menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak serta bersinergi Kabupaten dan Kota.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri, mengatakan bahwa pihaknya terus menyelaraskan program Dinas PPPA Provinsi dengan Dinas PPPA Kabupaten/kota. Program-program tersebut mulai dari penanganan korban kekerasan dengan mengoptimalkan UPTD PPPA di 15 kabupaten/kota, yang saat ini telah dibentuk, dan ke depan perlu pengoptimalan di bidang pelayanan, penanganan koban kekerasan perempuan dan anak.


Kemudian, Dinas PPPA bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum dengan lahirnya progran unggulan Unit Pelayanan Terpadu Penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Nanti akan terpadu antara pelayanan kesehatan, pelayanan pendampingan psikologi, kemudian pendampingan hukum dari aparat penegak hukum.


"Kami masih memiliki pekerjaan rumah pengarusutamaan gender (PUG) disemua sektor. Untuk itu telah dilakukan evalusasi PUG dan akan ditingkatkan posisi serta kelasnya dengan melakukan pembinaan di kabupaten/kota," katanya.


Tahun ini kabupaten/kota layak anak akan terus ditingkatkan, untuk mencapai provinsi layak anak. Kemudian peningkatan perekonomian perempuan khususnya kepala rumah tangga perempuan untuk bisa berwirausaha. Upaya preventif penanganan kekerasan, pihaknya telah membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang harus ada di setiap level, baik dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan/desa.


"Lalu pemenuhan kebutuhan anak sangat diperlukan, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan lainnya harus ramah anak. Prioritas kedepan di tahun 2022 yang kita selaraskan," tutupnya. 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait