#TPAKD#Ekonomi

Pemprov Dorong TPAKD Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan

Pemprov Dorong TPAKD Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan
Ilustrasi Medcom.id


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Lampung.

"TPAKD menjadi motor penggerak penguatan ekosistem perekonomian daerah melalui peningkatan akses keuangan. Tidak dapat dipungkiri, kondisi pandemi masih berlangsung di tahun 2021 telah membuat keberadaan TPAKD menjadi sangat penting khususnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi daerah," kata Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, Selasa, 14 Desember 2021.

Ia mengatakan sebelumnya pada November 2021 telah dilakukan assesment terhadap program kerja dan inovasi program kerja TPAKD oleh tim pemerintah pusat, di mana provinsi Lampung memaparkan program Kartu Petani Berjaya (KPB).

"Pada 16 desember ini akan diselenggarakan rapat koordinasi nasional TPAKD 2021, dan provinsi Lampung dapat berbangga karena pada kesempatan tersebut Gubernur Lampung Arinal diundang untuk hadir secara langsung dalam menerima TPAKD Award 2021," katanya.

Menurutnya, penghargaan dan apresiasi yang didapat tidak terlepas dari semangat dan kerja keras baik provinsi maupun kabupaten/ kota. "Alhamdulillah atas apresiasi dan semangat semuanya ini menjadi tantangan kita untuk terus menciptakan program yang inovatif dan luas manfaat bagi masyarakat," katanya.

Program KPB sebagai salah satu program wajib TPAKD provinsi Lampung dan Lampung dapat berbangga karena KPB telah menjadi contoh cluster Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional.

"Adapun manfaat KPB bukan hanya bagi petani tetapi juga bagi pemerintah daerah, perbankan dan lembaga keuangan non bank lembaga ekonomi desa, serta penyedia atau penyalur sarana produksi," katanya.

Program KPB menurutnya juga meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Lampung melalui peningkatan pengetahuan anggota KPPU tentang pemanfaatan fungsi perbankan dan jasa keuangan lainnya begitu juga penggunaan layanan perbankan dalam aktivitas sistem KPB dan jasa keuangan atau asuransi.

"Pada rapat pleno juga dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja TPAKD tahun 2021 dan perencanaan program kerja tahun 2022 program dapat terlaksana sesuai dengan hasil evaluasi agar penetapan program dapat berimbang mana yang dibutuhkan masyarakat sehingga perlu dilanjutkan dan mana yang tidak namun tetap berpedoman roadmap," tutup dia.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait