#lampung#tenagakontrak

Pemprov Dinilai Tidak Peduli Pemenuhan Hak Tenaga Kontrak

Pemprov Dinilai Tidak Peduli Pemenuhan Hak Tenaga Kontrak
Salah satu tenaga kontrak di Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan SK Gubernur Lampung tentang pengangkatan tenaga kontrak dan surat jawaban dari Sekretaris Provinsi Lampung. Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) --Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menilai Pemerintah Provinsi Lampung mengabaikan hak tenaga kontrak di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Sebab, hingga kini honorarium para tenaga kontrak belum dibayarkan.

Pemprov Lampung dalam Surat Nomor 1821/702/02/2019 atas jawaban somasi ke-1 LBH yang dilayangkan pada 28 Oktober 2019, sudah melaksanakan rapat antara Sekretaris Provinsi Lampung dan Badan Kepegawaian Daerah Lampung. Rapat tersebut menjelaskan DKP sedang mengalami defisit anggaran Rp28.574.000.000 yang mencakup seluruh kegiatan sehingga beranggapan tidak mungkin menganggarkan pembayaran. Kemudian Badan Keuangan Lampung beranggapan sudah 42 tenaga kontrak yang tercatat di DKP sehingga pengeluaran di luar 42 tenaga kontrak tidak cukup tersedia di APBD.

Selanjutnya, Inspektorat Lampung tidak diperkenankan mengeluarkan uang tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dari dokumen rencana kerja dan anggaran. BKD Lampung beralasan penerbitan keputusan gubernur Lampung yang menyangkut tenaga kontrak di DKP tidak sesuai dengan mekanisme administratif dan tidak diusulkan sehingga tidak ada perencanaan dan penganggaran.

Pemprov masih akan kembali membahas permasalahan tenaga kontrak di DKP untuk mencarikan solusi terbaik. Surat keputusan gubernur Lampung tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019 merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN/beschikking), maka terhadap SK tersebut ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, masih dalam masa berlaku; kedua, tidak dibatalkan atau dicabut oleh pembuat keputusan yang dalam hal ini adalah gubernur Lampung. Ketiga, tidak dinyatakan batal oleh pengadilan, maka perbuatan tersebut (surat keputusan) haruslah dianggap dan mengikat.

"Tidak ada alasan apa pun untuk gubernur Lampung dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk tidak membayarkan honorarium kepada masing-masing tenaga kontrak yang belum mendapatkan haknya. Ini menjadi preseden buruk dalam menerapkan asas-asas pemerintahan umum yang baik, good governance, dan clean governance," kata Kepala Divisi Ekonomi Sosial Budaya LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi, Senin, 4 Oktober 2019.

LBH Bandar Lampung menuntut sesegera mungkin DKP Lampung untuk memberikan honorarium yang belum dibayarkan kepada tenaga kontrak. Jika DKP tidak bersedia memenuhi kewajiban yang seharusnya sesuai dengan hak dan kewajiban tenaga kontrak yang berlaku sejak pemberian surat keputusan gubernur Lampung tentang pengangkatan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019, LBH Bandar Lampung akan mengajukan gugatan kepada PemprovLampung yang dianggap melakukan “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan penguasa yang mengabaikan hak-hak dari tenaga kontrak yang sudah diangkat.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait