#Covid-19#Metro

Pemkot Metro Rumuskan Sanksi Pelanggar Prokes

Pemkot Metro Rumuskan Sanksi Pelanggar Prokes
Asisten III Pemerintah Kota Metro, Misnan pimpinan pembahasan pemberian sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan di zona merah covid-19. Dok Kominfo


Metro (Lampost.co) -- Pemerintah Kota (Pemkot) Metro membahas tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) di zona merah covid-19. 

Asisten III Pemerintah Kota Metro, Misnan mengatakan, dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 1 tahun 2021 ada 15 pasal yang menunjang pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro tentang adaptasi kebiasaan baru.

"Dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 perlu pengaturan mekanisme pelaksanan sanksi administrasi bagi pelanggar," ujarnya mewakili Wali Kota Wahdi Sirajuddin di Ruang OR Setda Kota Metro, Kamis, 17 Juni 2021.

Baca: Dewan Minta Pemkot Metro Jadi Contoh Kepatuhan Prokes

 

Dia menjelaskan, tujuan penyusunan Perwali tersebut sebagai dasar pedoman dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19.

“Tujuan pengenaan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat memiliki pengelola dan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan, mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran covid-19 serta memberikan beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan,” kata dia.

Adapun jenis-jenis pelanggaran orang perorangan yang dikenakan sanksi administratif dalam penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru yaitu tidak menggunakan masker di ruang publik.

Misnan menambahkan, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan daya paksa polisional. 

Serta bagi kegiatan usaha atau penanggung jawab tempat umum yang melanggar ketentuan dalam pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembubaran kegiatan, menghentikan sementara kegiatan, dan pembekuan sementara izin pencabutan izin.

“Ketentuan dalam Peraturan Walikota berlaku selama masa pencegahan dan pengendalian covid-19, dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan yang mengatur materi yang sama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini,” ujarnya. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait