#beritalampung#beritalampungterkini#gratifikasi#korupsi

Pemkot Metro Berupaya Kendalikan Gratifikasi dan Korupsi ASN

Pemkot Metro Berupaya Kendalikan Gratifikasi dan Korupsi ASN
Kantor Inspektorat Kota Metro. Lampost.co/Bambang Pamungkas


Metro (Lampost.co) -- Pemerintah Kota (Pemkot) Metro terus berupaya dalam pengendalian gratifikasi dan korupsi bagi aparatur sipil negara (ASN) di Bumi Sai Wawai. Dalam mencegah adanya gratifikasi dan korupsi dengan memberikan sosialisasi dan edukasi bagi para ASN.

"Memang, untuk tingkat survei penilaian integritas (SPI) dari KPK Metro peringkat dua setelah Pringsewu, data itu diambil dari pendataan tahun 2021. Untuk 2022 ini masih dalam proses," kata Inspektur Pembantu (Irban) Bidang Pencegahan dan Investigasi, Pujo A mewakili Inspektur Metro, Jihad Helmi, Selasa, 27 September 2022.

Baca juga: Pemkot Bandar Lampung Penuhi Panggilan Irjen Kemendagri Terkait PPPK 

Dia menambahkan, terlebih sebelumnya ada kegiatan road show bus KPK yang menyosialisasikan serta menumbuhkan nilai antikorupsi pada generasi muda dan masyarakat.

"Sebenarnya kolaborasi antara KPK dan Pemkot Metro ini untuk memberikan rangsangan agar lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan lagi dalam upaya pencegahan korupsi," katanya.

Dia menjelaskan dalam upaya pengendalian, Inspektorat Metro kini telah menyosialisasikan serta memberikan edukasi dalam penyampaian LHKPN dan LHKASN.

"Mulai November dan Desember nanti kita melakukan pendataan baru. Itu mulai dari pejabat baru yang menjadi wajib lapor di tahun berikutnya. Meskipun dalam penyampaian LHKPN Itu dilaporkan batas waktu 31 Maret," ujarnya.

Selain itu, sekkot Metro telah memberikan arahan dalam upaya pengendalian gratifikasi. Seperti setiap ASN yang sedang mengadakan acara, hajatan ataupun kegiatan keagamaan untuk melaporkan yang berpotensi terjadi gratifikasi.

"Seperti contoh, kalau hajatan, semua pemberian wajib dilaporkan supaya tidak masuk dalam gratifikasi. Itu semua barang yang diterima," ujarnya.

Ada batasan nilainya juga. Gratifikasi yang sifatnya makanan mudah busuk. Barang tersebut harus didistribusikan ke yang membutuhkan, disertai dokumentasi dan dilaporkan ke KPK.

"Amplop paling besar yang melebihi Rp1 juta per pemberian atau satu orang. Begitu juga dengan kado atau barang yang diterima dan yang mengestimasi orang yang menerima kadonya. Dia langsung menafsirkan sendiri serta langsung dilaporkan," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait