#pemkot

Pemkot Luncurkan Sistem Pusatkan Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak 

Pemkot Luncurkan Sistem Pusatkan Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak 
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana saat sambutan pada acara pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), Rabu, 15 September 2021. Dokumen Humas Pemkot


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung meluncurkan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI-PPA). Hal itu untuk memusatkan data kasus yang ada menjadi satu sumber database. 

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, usai kegiatan peluncuran sistem itu mengatakan, saat ini melalui Dinas PPPA bersama lembaga pemerhati perempuan dan anak dalam tahap pelatihan untuk menggunakan sistem tersebut.

"Pelatihan aplikasi di Bandar Lampung ini mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan harapan, untuk pelaporan bisa lebih gampang, perempuan jangan tertutup jika terdapat masalah terutama ibu dan anak laporkan saja ke Dinas terkait," ujar Wali Kota Eva Dwiana, Rabu, 15 September 2021. 

Ia berharap kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tapis Berseri bisa cepat ditangani terutama dengan adanya sistem seperti ini. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bandar Lampung, Sri Asiyah mengatakan, SIMFONI-PPA ini merupakan sistem yang dari Kementerian PPPA. 

"Dengan adanya SIMFONI semua data laporan atau kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi satu tidak ada double data lagi," kata dia.   

Untuk pelatihan sistem itu Dinas setempat menggandeng berbagai lembaga pemerhati perempuan dan anak serta lintas sektor.  

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi (Lada) Damar Lampung, Selly Fitriani menjelaskan, ini merupakan suatu sistem dokumentasi dan pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena sistem pencatatan yang ada saat ini belum terkoordinasi. 

"Sehingga melalui sistem ini seluruh data bisa terinput baik instansi sektoral dan lintas sektor, harapannya Pemkot ketika membuat program dan kebijakan mengacu pada data yang ada, sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan, pelayanan dan perlindungan, terlebih upaya pencegahan dan penanganan," ujar dia. 

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait