#pemkotbandarlampung#beritalampung

Pemkot Didorong Hukum Pidana Bakso Sony

Pemkot Didorong Hukum Pidana Bakso Sony
Pajak. Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung didorong menerapkan sanksi pidana terhadap pemilik usaha atau manajemen Bakso Sony yang hendak melepaskan kewajibannya membayar retribusi pajak. 

Akademisi hukum Universitas Lampung (Unila), Budiyono, mengatakan tindakan manajemen bakso Sony yang hendak pindah dari Bandar Lampung menjadi bentuk tidak kooperatifnya pengusaha tersebut dalam mengatasi masalah pajaknya. 

Sebab, pindah lokasi bukan berarti mengurangi nilai sanksi yang sebelumnya diberikan Pemkot. "Saya mendorong untuk melakukan tindakan yang lebih tegas dari Pemkot dengan menerapkan sanksi pidana," ujar Budiyono, Minggu, 4 Juli 2021.  

Menurut dia, tindakan Pemkot untuk menerapkan tapping box itu sudah tepat, demi mendukung transparansi penyampaian pajak yang diterima pemilik usaha dari konsumen.  

"Kalau pajak yang diambil dari konsumen tidak diserahkan, bisa dikatakan pihak bakso Sony melakukan penggelapan pajak. Bila mereka mengaku tidak pernah mengambil pajak dari konsumen, maka sudah menjadi kewajiban Bakso Soni untuk tetap membayar pajak ke Pemkot," kata dia. 

Sebab, selama ini yang membayar pajak konsumen dan selanjutnya kewajiban tempat usaha untuk menyerahkan pajak yang diambil dari konsumen kepada Pemkot. "Perilaku Bakso Sony yang tidak melakukan kewajiban itu menunjukan hal yang tidak baik dari pelaku usaha," ujar dia.   

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait