#beritalampung#beritabandarlampung#pppk

Pemkot Bandar Lampung Penuhi Panggilan Irjen Kemendagri Terkait PPPK

Pemkot Bandar Lampung Penuhi Panggilan Irjen Kemendagri Terkait PPPK
Foto: Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Kota Bandar Lampung memenuhi panggilan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Panggilan tersebut terkait laporan belum dibayarnya hak guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah setempat.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bandar Lampung Sukarma Wijaya. Ia menjelaskan semua pihak yang tertera dalam undangan Irjen Kemendagri.

Agenda tersebut untuk menjelaskan prihal polemik pembayaran gaji guru PPPK. Hal itu menanggapi adanya keluhan sejumlah guru PPPK yang belum mendapatkan gaji.

Baca juga: Penegak Hukum Dianggap Lambat Sikapi Proyek Fiktif TPA Natar

"Kami siap datang memenuhi undangan, yang datang pihak-pihak sesuai undangan," ujar Ketua TPAD itu, Selasa, 27 September 2022.

Dalam surat undangan dengan nomor 005/2620/IJ terdapat 9 pihak yang dipanggil antara lain Inspektur Khusus Irjen, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Keuangan Daerah, Karo Kepegawaian Sekretariat Jendral, BKN Regional Lampung, Inspektur Provinsi Lampung, Wali Kota, Sekda selaku Ketua Tim TPAD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BPKAD, dan Kepala BKD, APIP Inspektorat Khusus, dan TU Inspektorat Khusus.

Sebelumnya, Pemkot Bandar Lampung telah melakukan klarifikasi terkait keluhan guru PPPK. 

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bandar Lampung Sukarma menegaskan penyaluran gaji dan tunjangan bagi guru PPPK akan dilakukan mulai November-Desember 2022.

Ia menjelaskan, anggaran gaji PPPK tidak masuk dalam APBD murni 2022. Hal tersebut karena tidak ada intruksi dari Kemenko PMK untuk menganggarkan gaji PPPK guru dalam APBD. Selain itu, dalam kebijakan sebelumnya gaji guru PPPK akan dibayarkan pemerintah pusat.

Atas kondisi tersebut maka pemerintah tidak memiliki anggaran untuk membayar gaji guru PPPK. Namun, saat ini pihaknya telah menganggarkan Rp11,6 miliar untuk membayar gaji dan tunjangan guru PPPK.

"Karena itu pemerintah tidak mampu membayar karena tidak ada ketersediaan anggaran dalam APBD murni 2022," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait