#BandarLampung#honorer

Pemkot Bandar Lampung Harap Kaji Ulang Kebijakan Penghapusan Pegawai Honorer

Pemkot Bandar Lampung Harap Kaji Ulang Kebijakan Penghapusan Pegawai Honorer
Pj Sekretaris Daerah Bandar Lampung, Sukarma Wijaya. Lampost.co/ Umar Robbani


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana akan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang. Hal tersebut dianggap akan memberatkan kinerja pemerintah di daerah.

Pj Sekretaris Daerah Bandar Lampung, Sukarma Wijaya menuturkan tidak semua pegawai bisa menggunakan sistem outsourcing seperti yang direncanakan. Ia berharap pemerintah pusat meninjau ulang rencana tersebut.

"Kebijakan ini bukan kami menolak tapi meminta agar dipertimbangkan, sebab belum semua tenaga kontrak bisa dilakukan dengan pola outsourcing," kata dia, Kamis, 28 Juli 2022.

Baca Juga : 1.057 Honorer Bandar Lampung Dialihkan ke Outsourcing

Hal tersebut karena beberapa bidang seperti Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran perlu kemampuan khusus.

Menurutnya, hal itu bukan hanya menjadi keluhan pemerintah kota Bandar Lampung, namun semua daerah. Sebab setiap pemerintah di daerah memiliki banyak tenaga honorer.

Sukarma menambahkan, hal itu juga dibahas dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 7-10 Juli 2022.

Dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kemenpan RB telah mengimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah menentukan status kepegawaian para pegawai non-ASN paling lambat 28 November 2023.

EDITOR

Dian Wahyu K


loading...



Komentar


Berita Terkait