#beritalampung#beritalampungterkini#penangananinflasi#bedahrumah

Pemkot Bandar Lampung Coret Program Bedah Rumah dalam Anggaran Penanganan Inflasi

Pemkot Bandar Lampung Coret Program Bedah Rumah dalam Anggaran Penanganan Inflasi
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Kota Bandar Lampung membatalkan program bedah rumah dalam anggaran penanganan inflasi akibat kenaikan harga BBM. Pembatalan tersebut karena pelaksanaan program tidak cukup waktu.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), Yustam Efendi mengatakan kegiatan bedah rumah idealnya dilakukan dalam waktu 9—12 bulan. Sementara, pelaksanaan anggaran penanganan inflasi mesti selesai dalam 3 bulan mulai Oktober—Desember.

Baca juga: Pemkot Bandar Lampung Penuhi Panggilan Irjen Kemendagri Terkait PPPK 

Selain karena waktu terlalu singkat, kegiatan tersebut juga sifatnya swadaya sehingga pemilik rumah juga diharuskan menambahkan kekurangan. Dalam kondisi saat ini, menurut dia, hal itu tidak relevan karena masyarakat dalam kesulitan ekonomi.

"Saya tidak ada saat menyusun anggaran ini sehingga TPAD mengira program akan bisa terlaksana," ujarnya saat ditemui di kantor, Selasa, 27 September 2022.

Dia mengungkapkan hasil rapat bersama Tim TPAD, anggaran yang ada akan dialihkan pembangunan drainase. Sesuai tujuannya, program itu diharap bisa menyerap tenaga kerja khususnya bagi masyarakat sekitar.

Yustam menambahkan pemerintah saat ini sedang melakukan perubahan dalam draf perencanaan. Selanjutnya, draf perubahan akan diserahkan kembali ke Pemerintah Pusat agar tidak ada kesalahan dalam menjalankan program tersebut.

"Sekarang sudah diubah draf rencananya, nanti akan diserahkan kembali ke Pemerintah Pusat oleh BPKAD," ujarnya.

Pelaksanaan perbaikan drainase dilakukan melalui Dinas PU. Kemudian pekerjaannya akan diserahkan ke kelurahan atau kecamatan.

Sebelumnya diberitakan Pemerintah Kota Bandar Lampung menganggarkan Rp5,8 miliar yang berasal dari dana alokasi umum (DAU). Sebelumnya, pemerintah menganggarkan Rp2 miliar untuk program bedah rumah guna membuka lapangan kerja. Kemudian, Rp2,8 miliar untuk bantuan sosial dan Rp1 miliar untuk perlindungan pangan.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait