#siltap#kades

Pemkab Tanggamus Terkendala Anggaran Bayar Penyetaraan Siltap Kades-Perangkat Desa

Pemkab Tanggamus Terkendala Anggaran Bayar Penyetaraan Siltap Kades-Perangkat Desa
Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Tanggamus, Sukisno. Lampost.co/Rusdy Senapal


Kotaagung (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum dapat menerapkan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, seperti yang diatur Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2019. Hal itu dikarenakan keterbatasan anggaran dana. 

Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Tanggamus, Sukisno mengatakan pemkab pada prinsipnya berupaya memenuhi. Namun, ternemtur keterbataan keuangan daerah sehingga belum dapat memenuhi peraturan tersebut.

"Untuk tahun lalu, kami belum memenuhi sesuai dengan peraturan tersebut. Untuk tahun ini, kami kan belum pembahasan anggaran, mudah-mudahan ke depan bisa terpenuhi," katanya saat diwawancarai Lampost.co, Selasa, 3 November 2020.

Selain itu, mantan Kadis Kesehatan itu membantah saat disinggung Tanggamus adalah satu-satunya kabupaten di Lampung yang belum menerapakan peraturan tersebut. "Kalau satu-satunya sih enggak. Saya tidak tahu persis kabupaten mana mana saja yang sudah atau belum. Tapi kalau satu-satunya enggak lah," ujarnya.

Berita terkait: PPDI Tanggamus Mempertanyakan Penyetaraan Penghasilan Tetap

Menanggapi surat menteri Dalam Negeri (mendagri) yang ditujukan ke bupati Tanggamus, Sukisno menyebut jika implementasinya akan diterapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 yang saat ini masih proses penyusunan.

"Mudah-mudahan dalam pembahasan ada penambahan. Tapi kalau penambahan secara keseluruhan, seperti permendagri tersebut, saya kira untuk tahun anggaran 2021 pun belum mampu," katanya.

Menurut PP 11 Tahun 2019, penghasilan tetap (siltap) kepala desa Rp2.426.640, sekretaris desa Rp2.224.420, perangkat desa lainnya Rp2.022.200, dan diberikan paling lambat terhitung mulai Januari 2020 lalu. 

Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) tambahan bantuan penyetaraan penghasilan tetap tetap kepala desa dan perangkat desa kepada 66 kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN) Tahun Anggaran 2020 lalu.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait