#Covid-19lampung#BERITAPRINGSEWU

Pringsewu Siapkan Rp48 Miliar untuk Rem Covid-19 

Pringsewu Siapkan Rp48 Miliar untuk Rem Covid-19 
Ilustrasi:Pixabay.com


Pringsewu (Lampost.co)-- Pemkab Pringsewu masih menunggu penggunaan alokasi dana Rp48 miliar yang diambil dari dana alokasi khusus terkait penanganan covid-19.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pringsewu Supendi mengungkapkan hingga kini BPKAD baru sebatas memotong Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana terbitnya surat kemenkeu.

Ia menjelaskan dalam surat Kemenkeu dana sebesar itu awalnya untuk operasional vaksinasi. Tetapi, saat dikonfirmasi ke kementerian keuangan, detail kegunaannya masih menunggu peraturan baru. 
"Peraturan pemerintahnya belum terbit," ujar Supendi di ruang kerja, Rabu, 24 Februari 2021. 

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris BPKAD Kabupaten Pringsewu Supendi, menjelaskan awalnya ada perintah pemotongan DAU sebesar Rp16 miliar dari total Rp616 miliar. Setelah itu, ada perintah pemotongan lagi sesuai dengan terbitnya surat Kemendagri yaitu pemotongan sebesar 4 persen dari DAU. Namun, belum lagi dieksekusi, terbit lagi surat Kemenkeu tentang pemotongan DAU sebesar 8 persen. Atas dasar itulah maka Pemkab menganggarkan dana sebesar Rp48 miliar yang merupakan hasil pemotongan DAU.

Supendi menjelaskan hingga kini kegunaan dana tersebut masih belum jelas apakah untuk operasional vaksinasi ataukah untuk pembelian vaksin. 

Sementara fraksi PDIP DPRD Pringsewu Aris Wahyudi menyatakan perintah pemotongan DAU sebesar 8 persen memang benar, dan suratnya juga sudah masuk ke dewan. Tetapi, kata Aris, hingga kini perincian kegunaan belum ada tindaklanjut dari surat Kemenkeu, tersebut. "Dewan juga masih menunggu tindaklanjut regulasinya," kata politisi PDIP tersebut.

Menurutnya, kemungkinan akan banyak pembahasan terkait alokasi sebesar Rp48 miliar yang diambil dari DAU. Sebab bisa saja item kegiatan yang sebelumnya dilakukan tahun ini dihapus atau sebaliknya.

Aris menjelaskan untuk merealisasikan anggaran tersebut akan ada perubahan nomenklatur kegiatan dan sampai sekarang belum dibahas soal perubahannya. 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait