#beritalampung#beritapesibar

Pemkab Pesisir Barat Carikan Solusi Terkait Penghapusan Tenaga Honorer

Pemkab Pesisir Barat Carikan Solusi Terkait Penghapusan Tenaga Honorer
Sekkab Pesisir Barat Jalaludin. Lampost.co/Yon Fisoma


Krui (Lampost.co): Plt. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pesisir Barat, Jalaludin, mengatakan pemerintah setempat saat ini belum mengambil kebijakan apapun terkait Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi (Menpan-RB) tentang penghapusan tenaga honorer yang mulai berlaku pada 28 November 2023. Namun, Pemkab Lampura akan mencarikan solusi terbaik bagi para tenaga honorer atas kebijakan SE tersebut.

Dalam SE itu menyebutkan bahwa pegawai aparatur sipil negara (ASN) terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut tertuang dalam surat Nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022.

"Direncanakan Senin besok (4 Juli 2022) akan dibahas bersama Bupati dan OPD terkait," kata Jalaludin, Jumat, 1 Juni 2022.

Dia menerangkan ada sekitar 2.600 tenaga honorer yang berstatus tenaga kontrak daerah dan tenaga kerja sukarela (TKS) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. "Mereka (honorer) harus dicarikan solusi, agar mereka tidak serta merta kehilangan pekerjaannya. Mereka itu putra-putri terbaik Pesisir Barat. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja," kata dia.

Dia mengatakan keberadaan tenaga honorer di Lingkungan Pemkab Pesisir Barat selama ini sangat membantu jalannya roda pemerintahan. "Pesisir Barat ini kabupaten termuda yang ada di Provinsi Lampung, tentu jumlah PNS-nya sangat terbatas," ujar Jalaludin.

Dia mengatakan dari total tenaga honorer dan TKS yang ada, tenaga honor dari bidang pendidikan dan kesehatan yang paling banyak jumlahnya. "Kalau tenaga honor ini dihapuskan, siapa yang akan mengajar di sekolah-sekolah itu," kata dia.

Dia mengatakan Pemkan Pesisir Barat akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten-kabupaten yang lain yang telah lebih dahulu berdiri seperti Lampung Tengah, Lampung Utara dan lainnya. "Bagaimana nanti cara mereka menyikapi hal tersebut. Permasalahan ini bukan hanya dialami oleh Pesisir Barat saja. Namun dialami juga oleh semua kabupaten yang lain. Ke depan kami akan berkoordinasi dengan provinsi untuk mencarikan solusi terbaik mengenai permasalahan itu. Apakah honorer ini akan diangkat jadi PPPK atau bagaimana," pungkasnya.

Sebab, lanjutnya, Pemerintah Provinsi juga bertanggung jawab untuk mengurangi penggangguran diantaranya dengan memperkerjakan tenaga honorer.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait