Pemkab Pesibar Berupaya Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

Krui (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berupaya melindungi lahan pertanian yang ada di wilayahnya agar tidak beralih fungsi. Sebab, keberadaan lahan pertanian memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Pesisir Barat  Unzir M mengimbau para petani di kabupaten itu untuk tidak menjual lahan pertaniannya. Sebab, beberapa lokasi yang sebelumnya merupakan lahan sawah telah berubah menjadi bangunan rumah atau bangunan lain, seperti di sepanjang Jalan Lintas Barat (Jalinbar) kabupaten itu.

"Iya memang ada yang berlih fungsi, tetapi tidak signifikan. Lokasi yang telah beralih fungsi seperti yang terlihat di pinggir jalan besar, dari Jalinbar di Pekon Mandiri, Kecamatan Krui Selatan, hingga Jalinbar di Kecamatan Karyapenggawa. Di situ beberapa lokasi sawah telah berubah menjadi bangunan," katanya saat dihubungi Senin, 9 Januari 2023.

Baca juga: Harga Pupuk Mahal Sementara Harga Singkong Anjlok, Petani di Lamteng `Ngadu` ke DPRD 

Dia menambahkan Pemkab Pesibar telah memiliki Perbup perlindungan tentang lahan pertanian berkelanjutan untuk mencegah meluasnya fungsi lahan. Untuk itu, jika petani hendak menjual sawah, mereka harus menghubungi OPD terkait khususnya Dinas PKP sebelum menjualnya.

"Setiap perizinan untuk itu kan ada IMB dan itu harus ada rekomendasi dari Dinas Pertanian. Kendala yang terjadi selama ini ketika lokasi itu hendak dibangun atau sudah dalam proses pembangunan baru menghubungi minta izin ke  kami," ujarnya.

Dia menambahkan meskipun dalam cuaca terkadang ekstrem seperti saat ini, lahan sawah dan pertanian di kabupaten itu relatif aman.

"Hanya memang saat cuaca ekstrem harus diperhatikan perkembangan hama agar tidak berkembang dan petani terus memantau perkembangan padi di sawahnya," katanya.

Unzir menambahkan untuk stok pangan di Pesibar saat ini aman. Namun, kalaupun banyak padi hasil panen petani di kabupaten itu yang dijual ke luar wilayah, hal itu berdasar kajian lintas OPD, termasuk Dinas Perdagangan.

"Stok pangan insyaallah cukup sehingga inflasi diimbangi dengan produksi. Permasalahan apakah barang itu (padi petani) menetap atau tidak (dijual ke luar wilayah), itu ranah perdagangan," ujarnya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina