#Covid-19lampung#BERITAPESAWARAN

Pemkab Pesawaran Ingatkan Pemdes Aktifkan Kembali PPKM hingga ke Dusun

Pemkab Pesawaran Ingatkan Pemdes Aktifkan Kembali PPKM hingga ke Dusun
Ilustrasi PPKM Mikro. Antara/Akbar Nugroho Gumay


Pesawaran (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengingatkan kembali seluruh pemerintah desa(Pemdes), agar kembali mengaktifkan dan memaksimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga ke tingkat dusun guna pencegahan penyebaran covid-19.


Sekretaris Kabupaten Pesawaran, Kesuma Dewangsa, mengatakan, PPKM sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Pemkab setempat hanya mengingatkan dan menggiatkan kembali PPKM di desa agar lebih diperketat.


"Kami hanya mengingatkan saja kepada pemerintah desa, agar PPKM ini diaktifkan lagi hingga ke tingkat dusun khususnya untuk dusun-dusun yang berstatus zona merah dan oranye, karena sesuai dengan Instruksi Bupati Nomor 2 tahun 2021 tentang PPKM hingga ke tingkat dusun," ujarnya, Jumat, 18 Juni 2021.

Baca juga : Satgas Covid-19 Kota Perkuat Pengawasan Hadapi PPKM Mikro


Ia mengatakan, PPKM ini dikhususkan untuk daerah-daerah yang berstatus zona merah. Bahkan, pihaknya lebih memperkecil lagi hingga ke tingkat dusun, sehingga dusun yang berstatus zona merah maupun oranye harus memberlakukan PPKM.


"Jadi, di sini pemerintah desa dituntut agar lebih aktif lagi dalam membatasi segala kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan orang. Misalnya, hajatan maupun kegiatan ibadah di desa tersebut. Jadi, bukan dilarang, melainkan penerapan protokol kesehatan harus diperketat dalam setiap kegiatan itu. Contohnya, penggunaan masker dan pembatasan orang," katanya.


Sementara untuk bangunan isolasi, lanjutnya, pihak Pemkab berkoordinasi dengan pemerintah desa agar masing-masing desa memiliki lokasi untuk isolasi bagi warga yang terpapar covid-19.

"Jadi, kami perintahkan untuk pemerintah desa agar setiap dusunnya punya rumah isolasi, yang dikhususkan untuk masyarakat yang terpapar covid-19, dan rumah isolasi itu bisa dianggarkan menggunakan dana desa (DD). Jadi, di sini pemerintah desa dituntut agar lebih aktif dalam berperan memutus mata rantai penyebaran covid-19 di desanya," ujarnya. 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait