lamtengpemkab

Pemkab Lamteng Raih Predikat WTP Keempat

Pemkab Lamteng Raih Predikat WTP Keempat
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara RI Wilayah Lampung Burhani, Pjs.Bupati Lamteng Adi Erlansyah, Pj. Sekda Nirlan, bersama sejumlah pejabat Lamteng


Gunungsugih (Lampost.co) -- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara RI Wilayah Lampung menyerahkan sertifikat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke- empat kepada Pemkab Lampung Tengah, Rabu, 18 November 2020 di ruang Beguwai Jejamo Wawai (BJW), komplek Rumah Dinas Bupati Lamteng. 

Sertifikat tersebut diterima secara langsung oleh Pjs. Bupati Lamteng Adi Erlansyah, di hadapan Pj. Sekda dan sejumlah pejabat Lamteng yang lain. 
Penghargaan WTP  ini merupakan penghargaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2019. Sebelumnya, pada 2012, 2016, 2018, Pemkab Lamteng juga memperoleh predikat yang sama. 

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara RI Wilayah Lampung, Burhani, mewakili Kementerian Keuangan RI, menyerahkan sertifikat tersebut kepada Pjs. Bupati Lamteng Adi Erlansyah. Dalam sambutannya, Burhani mengatakan pihaknya mengapresiasi kepala daerah serta semua jajaran di bawahnya, yang benar-benar serius dan konsekuen dalam menyusun laporan keuangan secara tepat waktu.
Menurut Burhani, tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. 
Meskipun demikian, Burhani menyampaikan, opini WTP bukan jaminan laporan keuangan yang disajikan pemerintah terbebas dari penyimpangan. Karena itu ia berharap kepada seluruh jajaran Pemkab Lampung Tengah agar tidak melanggar aturan dalam menjalankan tugas. 
 
Sementara itu, Pjs.Bupati Lampung Tengah Adi Erlansyah pada kesempatan tersebut  menyampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selalu disambut pemerintah dengan tangan terbuka. Seluruh OPD pun diinstruksikan untuk terbuka, aktif dan kooperatif dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan.
Adi Erlansyah berharap agar pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat menjangkau seluruh program dan kegiatan pada pemerintah daerah, sehingga diperoleh rekomendasi yang konstruktif, yang dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Adi Erlansyah menjelaskan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan daerah merupakan wujud transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Penilaian tersebut didasarkan pada empat hal, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

UmAdi Erlansyah mengucap syukur atas diperolehannya WTP ke-empat ini. 
 
Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan di dalam laporan keuangan itu betul-betul sudah transparan, karena memang untuk memperoleh  opini WTP ada empat syarat, dimana seluruh syarat tersebut sudah dipenuhi oleh laporan keuangan Pemkab Lampung Tengah. Tentunya kedepan Adi tetap berusaha mempertahankannya dengan memperhatikan rekomendasi dari laporan keuangan OPD di tahun 2020 ini.

"Kami bersyukur dan akan mempertahankannya di 2020," pungkasnya. 
 

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...




Komentar


Berita Terkait