#LAMTENG

Pemkab Lamteng Diminta Tutup Toko Swalayan Tidak Miliki IUTM

Pemkab Lamteng Diminta Tutup Toko Swalayan Tidak Miliki IUTM
Kantor DPRD Lampung Tengah. Lampost.co/Raeza Handanny Agustira


Gunungsugih (Lampost.co) -- Sebanyak 130 toko swalayan berdiri di Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut dinilai menjadi ancaman bagi eksistensi pasar tradisional yang ada di kabupaten setempat.

Sejumlah produk hukum dibuat, mulai dari Perpres, Perda hingga Perbup. Namun, seiring jalanya aturan yang diluncurkan justru berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.Terbitnya Perbup 16 tahun 2022 oleh pemerintah daerah mengenai penataan pasar tradisional dan toko swalayan menegaskan dengan indikator bahwa tidak ada jaminan bagi keberlangsungan nilai  gotong-royong yang tumbuh didalam aktifitas pasar tradisional.

"Ini sangat urgen, pemerintah harus segera melakukan identifikasi dan menyelesaikan problem hukum dalam pengaturan toko swalayan yang terus tumbuh dan keberlangsungan pasar rakyat saat ini," kata Anggota DPRD Lamteng, M Saleh Mukaddam, Minggu, 06 November 2022.

Karena peraturan bupati tersebut mengesampingkan beberapa rekomendasi terkait penutupan toko swalayan di Lamteng, sampai saat ini pemerintah daerah belum pernah mengeluarkan izin usaha toko modern (IUTM). Tapi praktiknya kegiatan usaha yang dilakukan adalah toko modern yaitu minimarket.

"Mirisnya, dengan produk hukum yang dibuat beberapa waktu lalu oleh pemerintah daerah seolah pengusaha toko swalayan berlindung di atas produk tersebut. Hal ini bisa dilihat bahwa pemerintah daerah mengeluarkan izin, Toserba Istiqlal," kata dia.

Hal itu menyebabkan ketimpangan pengaturan yang terjadi. Sebab jarak toko modern dengan pasar tradisional minimal 1.000 meter dan jarak antara toko swalayan yang lain 1.000 meter.

"Di sini Pemkab tidak tegas dalam menjalan peraturan produk hukum yang dibuat dan menjadi ancaman eksistensi pasar tradisional. Bahkan antara produk hukum Permendag 23 tahun 2021 terkait penataan pasar tradisional dan toko swalayan dan Perbup 16 tahun 2022 sangat kontradiktif dalam pelaksanaan penegasahan di lapangan," kata dia.

Pemkab diminta agar segera mengkaji ulang produk hukum perbup tersebut agar dilaksanaan penerbitan, penataan sesuai peraturan perundangan dan menindak tegas, untuk melakukan penutupan toko swalayan yang ada di Lampung Tengah.

"Beberapa hari lalu, mereka melakukan penutupan, tapi hanya pada 10 titik saja, lainya masih di biarkan bebas beroprasi. Kami mendesak pemkab untuk segera ambil langkah tegas, tutup semua. Kalau izin mereka sudah lengkap, baru bisa beroprasi kembali," kata dia.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait