#ppkmdarurat#bakauheni

Pemkab Lamsel Tak Lagi Sediakan Tempat Isolasi Pelaku Perjalanan Positif Covid-19

Pemkab Lamsel Tak Lagi Sediakan Tempat Isolasi Pelaku Perjalanan Positif Covid-19
Petugas gabungan saat melakukan penyekatan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan perjalanan kendaraan umum di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Lampost.co/Aan Kridolaksono


Kalianda (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) sudah tidak menyedakan tempat isolasi bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang terpapar covid-19.

"Jadi berdasarkan rapat terakhir dan bersifat final, kami tidak menyediakan tempat isolasi bagi pelaku perjalanan. Kesepakatannya kendaraan yang hendak menyebrang ke Pulau Jawa harus putar balik," ujar Sekretaris Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lamsel, M.Darmawan, Selasa, 13 Juli 2021.

Dia mengatakan, Pemerintah (Pemkab) Lamsel hanya membantu dari segi petugas di tiga posko penyekatan, yakni di KM 20 Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ), dan Pelabuhan Bakauheni.

"Petugas dari Pemkab Lamsel yang membantu di lokasi penyekatan adalah personel gabungan dari Satpol-PP, Dinas Perhubungan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebanyak 18 orang," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamsel tersebut.

Baca: 336 Kendaraan Dilarang Menyeberang ke Jawa

 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lamsel Mulyadi Saleh menyatakan, di tiga posko penyekatan itu personel pihaknya menerjunkan sebanyak 70 personel.

"Kami bersama jajaran kepolisian dan BPBD hanya mengecek surat rapid test antigen dan sertifikat vaksin saja. Kalau salah satu surat saja tidak ada, makakendaraan harus putar balik atau tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan yakni menyebrang ke Jawa," katanya.

Sementara itu, Kapolres Lamsel AKBP Edwin menegaskan, pihaknya telah memutarbalikan ratusan kendaraan yang melintasi wilayah setempat dalam proses penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

"Sudah ada sekitar 900-an unit kendaraan yang kami perintahkan untuk putar balik. Ini untuk semua jenis kendaraan. Untuk sepeda motornya saja sekitar 200-an unit," ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Dia menyebutkan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) petugas pada posko penyekatan adalah memeriksa surat hasil pemeriksaan rapid antigen/PCR dan sertifikat vaksin.

"Sesuai aturan, petugas hanya mengecek surat (hasil pemeriksaan rapid/PCR)nya dan sertifikat vaksinasi. Bukan pelaksanaan untuk melakukan rapid/PCR. Tolong, jangan salah persepsi," tegas Edwin.

Edwin mengatakan jika pelaku perjalan telah memenuhi syarat, petugas akan mempersilakan mereka untuk melanjutkan perjalanan.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait