#PemkabLamsel#sertifikasiAset

Pemkab Lamsel Anggarkan Sertifikasi Aset

Pemkab Lamsel Anggarkan Sertifikasi Aset
Ilustrasi - Medcom.id.


KALIANDA (Lampost.co) -- Kementerian Dalam Negeri menintruksikan pemerintah daerah merencanakan anggaran belanja terkait sertifikasi aset daerah mulai tahun 2020.

Hal ini hasil rapat koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Disinggung hal itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Lampung Selatan menyatakan Pemkab Lamsel telah menganggarkan sejak tahun 2018 lalu.

Kepala BPKAD Lampung Selatan Intji Indriati, mengaku telah menganggarkan untuk sertifikasi aset daerah sejak tahun 2018 lalu. Ini dilakukan guna menertibkan aset daerah agar tidak hilang.

Menurut dia, pensertifkatan tanah pada tahun 2018 rencana 30 bidang tanah, dengan anggaran sebesar Rp 429.969.700 dan sudah jadi sertifikat sebanyak 22 bidang tanah.

"Untuk 8 bidang kini masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan," katanya, 3 September 2019.

Lalu, jelas dia,  untuk pensertifikatan tanah ditahun 2019 melalui kegiatan prona atau Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh BPN sebanyak 204 bidang tanah.

"Dari 204 bidang tanah yang dibiayai melalui APBD sebanyak 142 bidang  tanah. Dengan anggaran sebesar Rp824.802.000, untuk saat ini prona dalam proses pengukuran dan pemberkasan pihak BPN Lampung Selatan," jelasnya.

EDITOR

Juwantoro

loading...




Komentar


Berita Terkait