#beritalampura#penyalahgunaanwewenang

Pemkab Lampura Ultimatum Kepala Desa Kamplas

( kata)
Pemkab Lampura Ultimatum Kepala Desa Kamplas
Pj Sekkab Lampura, Sofian. Lampost.co/Fajar Nofitra

Kotabumi (Lampost.co): Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memberikan ultimatum kepada kepala Desa Kamplas, Kecamatan Abung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

Pj Sekretaris Kabupaten Lampura, Sofian, mengatakan pihaknya telah mengetahui persoalan di Desa Kamplas, Kecamatan Abung Barat terkait indikasi pemotongan dan tak dibayarkannya penghasilan tetap aparatur desa setempat, serta wewenang dilakukan kepala desa beserta kroninya hingga menjadi perbincangan warga.

"Ini yang sedang didalami oleh Inspektorat. Sebagai tindaklanjutnya, kami minta kepada pamong desa (kades, red) untuk mengikuti prosedur dan arahan sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau memang itu terbukti melanggar, pasti akan kita proses," kata Sofian, Selasa, 23 Juni 2020.

Semestinya, menurut Sofian, hal ini menjadi rambu-rambu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pokoknya di tengah-tengah masyarakat. Sebagai fungsi wakil dari pemerintah, mulai dari bupati, gubernur sampai presiden.

"Bukan malah sebaliknya, yang memberatkan bahkan menjadi kendala dalam merealisasikan program-program dijalankan eksekutif saat ini. Mereka (Pemdes) kan memiliki rencana kerja yang tertuang didalam RAPBDes, kalau alasan tidak diterima sepenuhnya atau lainnya. Itu wewenangnya ada di Inspektorat, jadi kami tegaskan segera usut tuntas semua. Jangan sampai menjadi kendala kedepannya, bagi desa-desa lain yang saat ini sedang mengajukan realisasi alokasi dana desa tahun 2020," kata dia.

Berita terkait: Kades Kamplas Diduga Salahgunakan Wewenang

Terkait dengan realisasi ADD di lapangan, lanjutnya, pihaknya tidak mengetahui secara detail kejadian di lapangan. Sehingga dibutuhkan pengawasan dari berbagai pihak, yang dimulai dari warga hingga Inspektorat.

"Itu kan sudah direalisasikan. Selama ini telah berjalan menuju realisasi di 2020. Pasalnya, saat ADD masuk di kas desa. Pertanggungjawabannya ada di desa tersebut. Oleh karena itu menjadi peran Inspektorat dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan, tentunya melalui koridor dan peraturan yang berlaku," tambahnya.

Dia mengatakan akan menindak tegas kepada setiap pelaksana di pemerintahan desa, tanpa pandang bulu dan tebang pilih.

"Apalagi ini adalah aparatnya, maka kami minta cepat diselesaikan. Jangan sampai berlarut-larut permasalahannya, sehingga dapat melebar ke ranah lainnya. Yang saat ini kebetulan telah sampai ke Polres Lampura, karena terjadi tindak pidana aksi koboi anak sang kepala desa kepada korbannya. Terhitung rekan kerja dalam menjalankan roda pemerintahan desa," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar