#Proyek#tunggakan

Pemkab Lampura Cari Solusi Soal Tunggakan Pembayaran Proyek 2018

Pemkab Lampura Cari Solusi Soal Tunggakan Pembayaran Proyek 2018
Sejumlah kontraktor melakukan pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara, Rabu, malam. Lampost.co/Fajar


Kotabumi (Lampost.co) -- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara melakukan pertemuan dengan rekanan atau kontraktor, terkait tunggakan pembayaran proyek Tahun Anggaran 2018 lalu.

"Kami berharap ada solusi terhadap nasib rekanan ke depan sebab permasalahan ini sudah lama, tapi belum menemui titik terang," kata salah seorang perwakilan rekanan, Rasyid, Rabu, 27 Januari 2021, malam.

Baca juga: Tunggakan Rekanan Lampura Capai Ratusan Miliar Rupiah

Menurutnya, ada beberapa perwakilan rekanan yang datang untuk mencari jalan keluar terhadap pelaksanaan pekerjaan tahun sebelumnya. Sehinga tak ada yang dirugikan, baik itu dari sisi pemerintah daerah maupun rekanan atau pihak ketiga serta rekanan pemenang lelang proyek 2018 lalu.

"Dari kami ada dua poin diusulkan, yakni dilaksanakan adendum kontrak kegiatan 2018 atau pemutusan kontrak 2018. Dari Pemerintah Daerah, diwakili oleh pejabat Dinas PUPR para PPK dan PPATK selaku pejabat sepakat melanjutkan dan siap melaksanakan tugas sesuai arahan atasan dalam hal ini pemkab Lampura," ujarnya.

Sekertaris Dinas PUPR Lampura, Rohim menjelaskan pihak rekanan meminta kepastian paket proyek yang telah dilelang. Apakah kerjasama peket jalan tersebut masih berlanjut atau tidak. Sehingga pemerintah daerah mencoba mengakomodir melalui pertemuan langsung.

"Mereka datang kesini untuk meminta kepastian pekerjaan tersebut," kata Rohim.

Sementara itu Plt Kasi Bina Marga PUPR Lampura, Alian Arsil mengungkapkan bahwa pada 2018, ada beberapa persoalan yang mengakibatkan kerja sama dengan rekan kontraktor terhambat. Sehingga pada tahun itu, pelelangan proyek di Lampura telah terbagi menjadi 3 bidang dan sisi. Antara lain, pekerjaan yang tidak terselesaikan, pekerjaan yang sudah terselesaikan, dan pekerjaan 0% dalam arti belum dikerjaan sama sekali.

"Maka pada tahun itu terbagi menjadi 3 bidang dan ada juga pekerjaan yang diduga belum dikerjakan sama sekali," kata Alian.

Kemudian ada beberapa instruksi yang diberikan oleh bupati pada masa jabatan Agung Mangku Ilmu Negara kepada Syahbudin (mantan kadis PUPR), untuk memberhentikan sementara pekerjaan proyek tersebut. Dengan alasan masih menunggu hasil audit oleh PPK ataupun Inspektorat Kabupaten Lampura.

"Tapi tetap saja, pada tahun 2018 itu, ada beberapa dari rekannan kontraktor yang masih menjalankan pekerjaannya dengan modal sendiri," tambahnya.

Sampai dengan saat ini, lanjutnya, dari 226 perusahaan belum ada kepastian pembatalan atau perpanjangan kontrak. "Dalam arti belum adanya keputusan dari pihak PUPR dan Pemerintah sejak tahun 2018. Hal itulah yang menjadi persoalan para rekanan mendatangi Dinas PUPR. Dari hasil pertemuan, untuk sementara dinas PUPR akan melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas PUPR Lampura, Syahrizal Adhar yang kebetulan saat ini masih bertugas di luar kota. Setelah kita laporan ke kepala dinas, nantinya akan dilaporkan kembali ke Bupati Lampura Budi Utomo, untuk segera mencari solusinya," pungkasnya.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait