Pemkab Lambar Raih Opini WTP 11 Kali Beruntun

Eliyah Dec 28, 2021 | 16:08

Liwa (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-11 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Opini WTP yang diterima Pemkab Lampung Barat merupakan WTP ke-11 kali secara berturut-turut.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa Ma'ruf mewakili Kemenkeu mengapresiasi sekaligus menyerahkan piagam penghargaan opini WTP kepada bupati Lampung Barat Parosil Mabsus di ruang kerja bupati, Selasa, 28 Desember 2021.

Dalam kegiatan itu, bupati didampingi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Ismet Inoni, Inspektur Lampung Barat Nukman, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Okmal. Penghargaan opini WTP yang diterima Pemkab Lambar itu merupakan yang ke-11 kalinya secara berturut-turut atas keberhasilan Pemkab dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020 dengan capaian Opini WTP.

"WTP yang diterima ini adalah penghargaan yang ke-11 kali secara berturut-turut atas keberhasilan dalam penyusunan laporan keuangan," kata Parosil.

Pemkab Lampung Barat, kata dia, bersyukur dan bangga karena apresiasi yang diberikan Kemenkeu atas capaian kinerja terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat.

Baca juga: Pemkab Lambar Raih Opini WTP Ke-9

Penghargaan dari BPK dan apresiasi dari Kementerian Keuangan terkait WTP yang diterima itu menjadi bukti dari keseriusan Pemkab dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan. Ke depan, hal itu juga memotivasi pihaknya untuk makin serius dalam menyiapkan dan menyusun laporan pengelolaan APBD.

"Prestasi yang diraih ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi," ujar Parosil.

Dia menjelaskan, keberhasilan itu tidak terlepas dari komitmen jajaran Pemkab yang setiap tahunnya melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga mampu mencapai hasil yang optimal.

Parosil berharap keberhasilan itu diharapkan menjadi spirit dan mampu memotivasi Pemkab bersama jajaran untuk mempertahankan kinerjanya ke depan.

Sementara itu, Kepala KPPN Liwa Ma’ruf, menyampaikan penghargaan yang diberikan itu merupakan apresiasi dari pemerintah pusat yaitu menteri keuangan atas capaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat.

Ma'ruf menambahkan, BPK itu adalah organisasi eksternal yang tugasnya mengaudit keuangan. Sedangkan Kementerian Keuangan itu adalah organisasi internal yang menyampaikan apresiasi. Keberhasilan meraih WTP itu tidak terlepas dari peran Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kinerja keuangan yang berkolaborasi dengan Pemkab Lambar.