#BERITALAMPUNGBARAT#MEDIASI

Pemkab Lambar Mediasi Konflik Warga dan Perusahaan soal Pembangunan PLTM

Pemkab Lambar Mediasi Konflik Warga dan Perusahaan soal Pembangunan PLTM
Pemkab Lambar mediasi penyesaian konflik antara warga dan PT TOP. DOK


Liwa (Lampost.co) -- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, memediasi penyelesaian konflik yang terjadi antara warga Pekon Bedudu dan Pekon Balak, Kecamatan Batubrak dengan PT Tiga Oregon Putra (TOP) di ruang rapat Pesagi kantor Pemkab Lambar, Selasa, 23 Februari 2021. 

Ia menyampaikan mediasi ini dalam rangka mencari titik temu guna penyelesaian atas permasalahan yang terjadi antara pihak PT TOP dengan masyarakat yang terdampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) yang dilaksanakan oleh PT TOP di Dusun Tabak, Pekon Balak dan Dusun Way Kuwol, Pekon Kegeringan Kecamatan Batubrak. 

Parosil menjelaskan, bahwa mediasi ini bukan ajang untuk mencari-cari kesalahan namun bertujuan mencari titik temu. Pembangunan yang dilaksanakan oleh PT TOP ini merupakan investasi di Lambar dengan tujuan untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat karena itu tidak boleh dirugikan. Demikian sebaliknya. Warga sekitar juga tidak boleh dirugikan atas pelaksanaan pembangunan ini.

Bupati juga meminta agar masyarakat yang terdampak juga tidak boleh mencari kesalahan dari pihak perusahaan apalagi sampai menghambat pekerjaan dari PT TOP.

"Jangan sampai diantaranya ada yang mencari kesalahan atau menjadi penghambat pekerjaan PT Tiga Oregon. Menuntut boleh, tetapi harus dalam konteks yang wajar," kata Parosil.

Ia juga berharap agar peratin setempat dapat memfasilitasi masyarakat yang terdampak untuk menyampaikan keinginan masyarakat kepada PT TOP.  Sehingga nantinya antara kedua belah pihak bisa saling memberi keuntungan, baik dari pihak PT maupun masyarakat itu sendiri.

"Kedua belah pihak hendaknya harus saling menguntungkan, pihak perusahaan jangan kekeuh dan jangan ego sebaliknya masyarakat juga jangan sampai terlalu membebani pihak PT Oregon," tambah Parosil.

Menanggapi hal itu, Site Manager PT Tiga Oregon Putra Cahyono Kusumo Aji membantah jika pembangunan PLTM yang dilakukan itu telah menimbulkan kerusakan lahan perkebunan warga setempat. Ia menjelaskan bahwa longsor itu terjadi sebelum pembangunan PT Top dilakukan. 

Menurut Cahyono, sebelum pihaknya melaksanakan pembangunan, perusahaan terlebih dulu melakukan penelitian terkait kondisi wilayah setempat.Sebab hal itu menjadi parameter studi sebelum mendirikan PT.

Pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan peratin Pekon Bedudu Alexander menyangkut permasalahan yang terjadi.

"Tentang keluhan masyarakat, kami telah menjelaskan kronologisnya, menjelaskan upaya yang dilakukan PT pada 22 Januari 2020. Kemudian dilakukan peninjauan di lokasi pada 23 Februari bersama Peratin dan masyarakat," kata Cahyono.

Menurutnya, hasil dari komunikasi dan peninjauan tersebut, pihak pekon dan masyarakat setempat meminta perusahaan untuk membebaskan kerusakan lahan dengan ganti rugi sebesar Rp200 ribu/meter dengan lebar 100 meter dan panjang 3 KM.

Namun, pihak perusahan tidak dapat melakukan pembebasan lahan itu. Sebab izin pembebasan lahan sudah dilakukan pada 2016/2017 seluas satu hektare. Dengan demikian, tidak ada lagi izin terkait pembebasan lahan di Pekon Bedudu.

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait