#Sengketa#Lampungbarat

Pemkab Lambar Bentuk Tim Bantu Penyelesaian Sengketa Lahan Sukapura

Pemkab Lambar Bentuk Tim Bantu Penyelesaian Sengketa Lahan Sukapura
Bupati Lambar Parosil Mabsus saat mengikuti rapat dengan mengundang Forkopimda dan Aliansi Masyarakat Sukapura di OR Bupati, Selasa, 15 Desember 2020/Lampost.co/Eliyah


Liwa (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menjawab tuntutan Aliansi Masyarakat Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya dengan membentuk tim penyelesaian status lahan yang masih dalam sengketa. 

Tim akan dibentuk  dengan melibatkan warga Sukapura, Pemkab, LSM, Forkopimda, DPRD, Kejaksaan Negeri, Polres, BPN, bahkan media. 

"Namun tim yang dibentuk itu harus ada progres dan disertai dokumen lengkap," kata Bupati Lambar Parosil Mabsus saat mengikuti rapat dengan mengundang Forkopimda dan Aliansi Masyarakat Sukapura di OR Bupati, Selasa, 15 Desember 2020. 

Parosil menjelaskan persoalan status kepemilikan lahan yang menjadi tuntutan masyarakat ini sejatinya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Daerah, kata dia, hanya membantu untuk memfasilitasi. 

"Permasalahan masyarakat Pekon Sukapura yang menuntut hak kepemilikan lahan tidak akan selesai tanpa dukungan daerah," kata Parosil.

Ia mengajak seluruh Forkopimda dan semua elemen untuk bersinergi mendukung jalannya penyelesaian. 

"Terlebih daerah ini memiliki sejarah penting, yaitu merupakan transmigrasi yang ditempatkan langsung Presiden pertama RI Soekarno," kata Parosil.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lambar Riadi menyatakan siap mendukung upaya penyelesaian permasalahan dan tuntutan masyarakat Pekon Sukapura untuk mendapatkan hak dan kepemilikan lahannya.

"Kami siap melaporkan permasalahan ini Kejagung untuk diteruskan ke Kementerian," kata Riadi.

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Sukapura Erik mengatakan masalah yang dihadapi masyarakat Sukapura ini adalah fakta dan bukan perambah. Masyarakat menempati lokasi itu betul-betul sebagai peserta transmigrasi yang dilakukan dalam dua gelombang dengan total 1.000 KK.

Namun sebanyak setengah dari jumlah peserta itu, lahannya tidak bisa disertifikatkan untuk menjadi hak milik.

Erik menambahkan, konflik muncul sejak 1991. Tanah yang digarap masyarakat memang tanah marga tapi belum disertifikatkan. Kemudian Kementerian Kehutanan mengklaim lahan dan tersebut sebagai kawasan hutan lindung. 

Pada 1996, semua tanaman yang tumbuh di kebun masyarakat ditebangi dan warganya diminta menyingkir.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait