#lambar#lampungbarat#perda#raperda#dprdlambar

Pemkab Lambar Ajukan 4 Raperda kepada DPRD

Pemkab Lambar Ajukan 4 Raperda kepada DPRD
Suasana rapat paripurna DPRD Lampung Barat di ruang rapat gedung Dewan setempat, Selasa, 15 Oktober 2019. Dok/DPRD Lambar


LIWA (Lampost.co) -- Empat rancangan peraturan daerah (raperda) diajukan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada DPRD setempat pada rapat paripurna di ruang rapat gedung Dewan, Kamis, 15 Oktober 2019. Ke-4 raperda tersebut terdiri tiga perubahan dan 1 rancangan perda baru.

Tiga raperda perubahan itu adalah perubahan kedua Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Kemudian raperda perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan raperda perubahan

Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Sedangkan raperda baru yang diajukan, yakni perda pengelolaan barang milik daerah.

Bupati Parosil Mabsus menyatakan daerah berhak mengenakan pungutan retribusi kepada masyarakat. Salah satunya pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut dia, selama ini ada tiga perda sebagai dasar pelaksanaan pungutan retribusi yang telah dilaksanakan Pemkab Lambar. Namun seiring perkembangan, ketiga perda itu perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaian.

“Alasan perubahan perda itu dilaksanakan karena merupakan tindak lanjut amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian adanya penambahan objek retribusi dan jenis pelayanan yang diberikan Pemkab. Lalu ada juga peninjauan tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat,” katanya.

Menurut dia, ada 4 hal yang melatarbelakangi perubahan perda itu, antara lain adanya pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan penghapusan retribusi pada beberapa objek retribusi, yaitu yang berkaitan dengan pelayanan cetak KTP, akta capil, pelayanan penggantian biaya cetak peta pertambangan, dan retribusi izin gangguan.

Sementara rancangan perda tentang pengelolaan barang milik daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan barang milik negara. Hal ini merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemkab berjalan efektif dan akuntabel. Pengelolaan aset daerah harus ditangani baik agar aset dapat menjadi modal awal bagi pemkab mengembangkan kemampuan keuangannya. Sebab, jika tidak dikelola dengan baik, aset itu akan menjadi beban biaya dalam pemeliharaannya,” katanya.

EDITOR

Eliyah

loading...




Berita Terkait


Komentar