#kekerasanseksual#anak

Pemkab Diminta Serius Cegah Kekerasan Seksual Anak di Pesisir Barat

Pemkab Diminta Serius Cegah Kekerasan Seksual Anak di Pesisir Barat
Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal


Krui (Lampost.co) -- Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak (LPHPA) Lampung menyatakan pencegahan tindak kekerasan seksual pada anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban semua pihak.

Direktur LPHPA Lampung, Toni Fisher mengatakan, kasus kekerasan seksual pada anak tidak akan bisa ditekan jika masyarakat tidak mau memahami Undang-undang Perlindungan Anak.

"Dalam UU itu, penecegahan kekerasan sekual menjadi tanggung awab bersama. Pemahaman tentang kewajiban semua pihak ini harus membumi," kata Toni, saat menanggapi kasus pencabulan 14 anak oleh guru PNS di salah satu SD Negeri di Kecamatan Lemong, Pesisir Barat, Kamis, 13 Januari 2022. 

Baca: Polisi Minta Korban Pencabulan Guru di Krui Segera Lapor

 

Toni menjelaskan, kewajiban itu dimiliki pemerintah daerah hingga desa, terlebih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat.  

 "Pemkab Pesisir Barat pada 2021 meraih predikat pratama menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) seharusnya sudah mulai bertambah program terkait perlindungan anak, bukan malah berkurang," kata dia. 

Ia berharap, persoalan kekerasan anak bisa diredam dengan tindakan yang tegas.

"Pemkab harus serius untuk melindungi anak agar kabupaten ini terhindar dari stigma kabupaten yang tidak aman bagi anak," katanya. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait