Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Ada Kecurangan

Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih berpotensi ada kecurangan.
"Apakah besok (Pemilu 2024) ada kecurangan? Sudah pasti ada," kata Mahfud saat menjadi pembicara di Seminar Nasional di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta), Selasa, 23 Maret 2023.
Mahfud membandingkan dengan masa Orde Baru, modus kecurangan saat ini berubah. Pemilu pada masa orde baru menjadi rahasia umum kerap diatur pemenangnya dan partai yang mendapat berapa banyak suara.
BACA JUGA: Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024
Sementara itu, dalam lima kali pemilu terakhir, Mahfud menyebut kecurangan terjadi antara rakyat dengan rakyat dan dilakukan peserta pemilu.
"Kalau dulu zaman orde baru itu ndak bisa dibantah, yang curang pemerintah terhadap rakyat. Pokoknya yang menang harus Golkar, pemilu besok yang Golkar dapat sekian, PPP sekian, PDI sekian, sudah diatur. Itu bukan berita bohong, memang iya," ujar dia.
BACA JUGA: Pasangan Berkontestasi di Pemilu 2024, Kades dan ASN Diimbau Tetap Netral
Mahfud mencontohkan modus kecurangan yang terjadi adalah peserta pemilu membayar orang tertentu di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memalsukan hasil pemungutan suara yang diserahkan ke kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. "Tetapi beda saudara yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan pemerintah," lanjut dia.
Bersiap Hadapi Gugatan Kecurangan
Dengan prediksinya itu, Mahfud mengatakan berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersiap-siap menghadapi gugatan kecurangan pemilu.
BACA JUGA: Jumlah TPS di Lampung Tengah Diperkirakan Bertambah pada Pemilu 2024
"Pemilu pasti diwarnai kecurangan, yang kemarin dan yang besok. Saya bilang ke Pak Hasyim (Ketua KPU RI Hasyim Asyari) dan Bawaslu ketika datang ke kantor saya untuk siap-siap digugat karena pemilu curang," tutur dia.
Mahfud juga menitipkan pesan agar semua pihak terus memperkuat literasi politik maupun media, demi menjaga Pemilu 2024 agar lebih demokratis.
EDITOR
Effran Kurniawan
Komentar