#pemilu2024#pilpres2024

Pemilu 2024 Diputuskan Tetap Serentak

Pemilu 2024 Diputuskan Tetap Serentak
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. MI/Barry F


Jakarta (Lampost.co) -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap dilaksanakan secara serentak. Mulai dari pemilihan legislatif (pileg) DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta pemilihan presiden dan wakil presiden.
 
Hal itu ditegaskan MK dalam putusan uji materiel Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pemohon menggugat format penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
 
"Amar putusan, mengadili dalam provisi, menolak provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, 24 November 2021.

Baca: Jokowi-KPU Disebut Sepakati Jadwal Pemilu 2024

 

Pada pertimbangannya, Mahkamah menyatakan model keserentakan penyelenggaraan pemilu sejatinya tertuang dalam putusan MK Nomor 55 Tahun 2019. Putusan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
  
Permohonan pemohon mengenai model pemisahan penyelenggaraan pileg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota juga dinilai telah tertuang dalam putusan MK Nomor 55 Tahun 2019. Keinginan pemohon terkait pemisahan penyelenggaraan pileg dengan pemilihan anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden, bukan lagi ranah MK.
 
"Keinginan para pemohon untuk lebih memfokuskan kepada salah satu model tersebut tidak lagi berada dalam wilayah kewenangan mahkamah, tetapi telah diserahkan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang," ujar Saldi.
 
Penentuan model pemilihan umum, kata Saldi, menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, model yang dipilih harus menjaga prinsip keserentakan dalam pemilihan.
 
Sementara itu, dalil pemohon yang menilai kehadiran lima kotak suara pemilihan membuat beban penyelenggara, dikesampingkan Mahkamah. Majelis hakim menilai hal itu sejatinya berkaitan dengan tata kelola manajemen penyelenggara serta model yang akan ditentukan.
 
"Mahkamah menilai hal tersebut berkaitan dengan teknis dan manajemen, atau tata kelola pemilihan umum yang menjadi faktor penting kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum serentak," ujar Saldi.
 
MK juga memerintahkan DPR dan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) segera menentukan model pemilihan Pemilu Serentak 2024. Penentuan guna mengantisipasi potensi persoalan teknis penyelenggaraan di tiap tingkatan.
 
Masalah teknis yang dimaksud merujuk pada permohonan pemohon yang mendalilkan rangkaian Pemilu Serentak 2024 bakal membebani penyelenggara. Hal itu dinilai tak rasional dan manusiawi.
 
"Maka melalui putusan ini mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang dan penyelenggaraan pemilihan umum untuk segera menindaklanjuti putusan MK a quo," ujar Saldi.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait