BPNtanah

Pemilik Sertifikat Tanah Pertama Menolak Pengukuran Ulang

( kata)
Pemilik Sertifikat Tanah Pertama Menolak Pengukuran Ulang
Ini bang sempat bersitegang. Untung ada polisi dan lurah yang melerai kalau gak bisa adu jotos

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung bersitegang dengan pemilik sah hak milik lahan David Djawanto di Jalan Ryacudu, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame.

Ketegangan terjadi karena keduanya mengklaim memiliki alas hak sertifikat. Terlihat, beberapa orang berpakaian seragam BPN, kepolisian, Kelurahan, RT, para advokad Ahmad Handoko & Associates dari pihak S.Budianto yang mengaku lahan itu miliknya.  Akhirnya pihak BPN melakukan pengukuran dari luar areal lahan. 

Menurut David Djawanto, anak dari pemilik tanah Ny. Meliana Tjandra Wijaya,  menolak segala aktivitas yang dilakukan dari BPN.

"Pokoknya kami menolak segala bentuk dari BPN. Apalagi ada pengakuan hak milik bahwa tanah ini miliknya, karena ini adalah tanah dapat beli orang tua saya," ujar David, di sela-sela peristiwa tersebut, Kamis, 12 Juni 2020.

Dia menjelaskan, telah tinggal Kelurahan Korpri sudah sejak 2003 dan memiliki sertifikat tahun 1994 atas nama Meliana Tjandra Wijaya (orang tua,red) surat jual beli dari Chaman Husin tahun 1991 dengan luas lahan 600 meter persegi.

"Saya tinggal disini sejak 2003 langsung mendirikan bangunan dan ini langsung dihuni oleh anak-anak panti asuhan Yayasan Citra Baru, berkelanjutan sampai 2008 karena anak yayasan ada yang sudah bisa mandiri bisa berdikari, yayasan ini kayak  BLK lo, belajar menjahit dan bengkel," jelasnya.

Pihaknya keberatan atas kedatangan petugas BPN yang hendak mengukur ulang tanah tersebut. "Sertifikat milik kami lebih tua dan kami disini sudah lama, lagian yang dipermasalahkan ini luasan lahan nya berbeda, kenapa disitu tertera 1014 meter persegi, sementara lahan kami ini hanya 600 meter persegi, ini kan menurut saya jadi janggal," jelasnya.

Masalah tersebut bermula pada 14 dan 26 Februari 2020, ia menerima surat somasi dari pengacara atas nama Ahmad Handoko. Namun, ia heran surat tersebut tidak tertulis untuk siapa. "Inti dari isi surat somasi itu nyuruh kita kosongkan lahan, kami menolak, karena ini hak kami. Asal usulnya jelas," kata dia.

Surat dari kuasa hukum Ahmad Handoko and Partner, menunjukkan sertifikat atas bama Yuliatun, dengan nomor sertifikat 511 lokasi tanah terdapat di Kekurahan Korpri Jaya, Sukarame. Terbit sertifikat atas nama Yukiatun tertanggal 5 Maret 2019 ditandatangani oleh Kepala BPN Kota Bandarlampung, Ahmad Aminullah, dengan luas lahan 1014 m2.

David memaparkan pembatalan sertifikat SHM No.M 10045/SI seluas 600 meter persegi, atas nama Ny.Heliana Tjandra, nama tertera salah. "Nama ibu saya, emak saya itu jelas Meliana Tjandra, bukan Ny.Heliana Tjandra, ini saja janggal, ini ada apa. Lalu, BPN membatalkan sertifikat sebanyak 31 sertifikat No.03/Pbt/BPN.18/2015 tertanggal 19-06-2015. Anehnya lagi ini tanpa adanya pemberitahuan dari BPN dan lainnya," pungkasnya.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...

Berita Terkait

Komentar