#energi#ekonomi

PLTU Batu Bara Bakal Diubah Jadi Listrik Ramah Lingkungan

PLTU Batu Bara Bakal Diubah Jadi Listrik Ramah Lingkungan
Ilustrasi kantor PLTU Tarahan, Lampung Selatan. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah tengah menyiapkan skema energy transition mechanism (ETM) untuk mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara menjadi pembangkit listrik ramah lingkungan.

"Kami memerlukan uang untuk mengkompensasi penggantian pembangkit yang ada dan juga butuh uang untuk pembangkit baru yang termasuk energi baru terbarukan (EBT). Dua prinsip ini dasar yang kami sebut energy transition mechanism," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam sebuah webinar, dikutip Jumat, 22 Oktober 2021.

Dalam skema tersebut, pemerintah bisa meminta PLTU berbasis batu bara untuk pensiun dini dengan tetap menghormati kontrak-kontrak yang telah dibuat antara PLTU dan PT PLN (Persero).

Pemerintah akan memberikan kompensasi atas aktivitas PLTU berbasis batu bara yang diminta berhenti tersebut. Setelah itu, pemerintah baru akan membangun pembangkit listrik yang termasuk EBT.

"Hal itu dilakukan karena kami harus menjaga iklim investasi di Indonesia. Kontrak-kontrak PLTU berbasis batu bara dengan PLN sangat berkaitan dengan iklim investasi Indonesia yang harus dijaga," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah akan menggunakan blended finance atau pembiayaan campuran untuk mengkompensasi PLTU berbasis batu bara yang pensiun dini dan membangun pembangkit listrik EBT.

"Kami mesti mendesain berapa yang ditanggung APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan berapa dana dari internasional," terang dia.

Ia menambahkan penggunaan EBT bukan lagi pilihan, melainkan menjadi keharusan ke depannya. Emisi karbon Indonesia pun ditargetkan mencapai nol pada 2060 mendatang atau lebih cepat lagi. Namun, pemerintah perlu berhati-hati saat beralih kepada EBT agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

"Kalau kami mengatakan pembangkit listrik berbasis batu bara dilakukan early retirement, jadi dihentikan lebih cepat dengan kontraknya yang ada, maka harus ada kompensasi," ucapnya.

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait