#LAMPUNG

Pemerintah Provinsi Lampung Menargetkan Penurunan Backlog

Pemerintah Provinsi Lampung Menargetkan Penurunan Backlog
Kantor Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung.  Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi menargetkan penurunan backlog di daerah setempat. Hal tersebut didasari dari upaya pemerintah daerah yang melakukan koordinasi secara masif bersama pengembang perumahan yang ada di Lampung.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung Thomas Edwin mengatakan bahwa upaya tersebut juga dilihat dari angka fluktuasi yang terjadi sejak 2018 hingga 2021 untuk nilai backlog di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat pada 2018, backlog kepemilikan berada di angka 237.620 unit, pada 2019 alami penurunan menjadi 233.013 unit. Kembali meningkat pada 2020 yakni sebesar 240.419 unit dan pada 2021 sebesar 227.138.

“Nilai ini alami fluktuasi pada 2018 ke 2020 dimana dapat dilihat backlog kepemilikan rumah di Lampung pada 2018 ke 2019 cukup bagus karena ada penurunan sedangkan pada 2019 ke 2020 alami kenaikan lagi hal ini yang harus diperhatikan,” kata Thomas Edwin, Selasa, 17 Januari 2023.

Sebab menurutnya untuk backlog kepemilikan rumah jika alami kenaikan sama halnya banyak penduduk yang tak memiliki rumah. Sehingga jika nilai backlog alami penurunan justru merupakan target yang diharapkan dari Pemprov Lampung.

Ia menjelaskan Perhitungan backlog sendiri tidak bisa asal karena harus sesuai dengan variabel pendukung salah satunya angka populasi penduduk di suatu daerah.  “Menilai jumlah backlog dilihat dari jumlah penduduk, jumlah keluarga, baru rincian keluarga yang sudah bekeliarga namun tidak memiliki rumah hingga keluarga baru yang tinggal di rumah sewa, menumpang, atau tinggal di rumah dinas,” kata dia.

“Sehingga perhitungannya jumlah keluarga di Lampung dikurangi jumlah keluarga yang memiliki rumah. Sehingga keluar hasil backlog tersebut,” katanya.

Menurutnya, pembangunan rumah bersubsidi yang dilakukan oleh pengembang merupakan langkah dan upaya baik sehingga masyarajat Lampung bisa dengan mudah dan terjangkau memiliki rumah.

“Karena backlog menentukan pasar kebutuhan rumah, sehingga pengenbang perumahan akan melihat kebutuhan rumah kalau tinggi brarti pasarnya bagus. Dan ini merupakan langkah baik,” katanya.

Dia mengatakan untuk data backlog kepemilikan terbanyak berada di wilayah Bandar Lampung. “Sebenarnya Pemprov Lampung tidak menargetkan backlog harus berapa hanya saja semakin rendah nilai backlog juga bisa menentukan tingkat ekonomi daerah pada sektor kepemilikan hunian,” kata dia.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait