#Demokrat#KLBDemokrat

Pemerintah Masih Anggap AHY Ketum Demokrat yang Sah

Pemerintah Masih Anggap AHY Ketum Demokrat yang Sah
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Istimewa


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah masih menganggap Partai Demokrat kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai partai yang sah. Pemerintah pun belum menganggap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Jumat, 5 Maret 2021.

"Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum, ada KLB (Demokrat). Secara hukum ya. Meskipun secara telinga mendengar ada KLB," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam kanal YouTube Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021.

Mahfud mengatakan hingga saat ini, hasil KLB belum dilaporkan. Pemerintah menunggu penyelenggara KLB melapor secara resmi ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). 

"Ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah mana kala sudah dilaporkan oleh penyelenggara," ujarnya. 

Mahfud mengatakan pemerintah akan menyelesaikan masalah ini dengan Undang-Undang Partai Politik. Selain itu, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat juga jadi rujukan.

"Kita selesaikan berdasarkan AD/ART yang diserahkan terakhir, yang berlaku pada saat sekarang ini bagi pemerintah AD/ART Nomor MHH 2020 tanggal 18 Mei 2020," jelas Mahfud. 

AHY akan bertandang ke Kemenkum HAM hari ini, 8 Maret 2021. Kubu AHY akan memberikan bukti KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara, tidak sah. 

Sementara itu, kubu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyetorkan bukti kepemimpinan Partai Demokrat ke Kemenkum HAM di hari yang sama. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan penyetoran itu tidak direncanakan bersamaan.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait