#COVID-19#JAKARTA

Tata Laksana Kegiatan Melibatkan Banyak Orang Disesuaikan Lagi

Tata Laksana Kegiatan Melibatkan Banyak Orang Disesuaikan Lagi
Ilustrasi covid-19 diunduh Selasa, 21 Juni 2022. (Foto: Istimewa)


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah kembali menyesuaikan tata laksana kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak orang. Penyesuaian itu untuk mengendalikan penularan covid-19 yang tengah meningkat.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi Covid-19.

"Satgas Covid-19 merilis dan memberlakukan secara efektif SE tersebut," kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022.

Wiku mengatakan SE tersebut mengatur acara yang dihadiri secara fisik oleh lebih dari 1.000 orang dalam waktu dan lokasi tertentu. Beleid itu berlaku untuk acara di dalam maupun luar ruangan.

"Acara yang diatur mencakup acara lokal yang dihadiri partisipan lintas provinsi dan atau kabupaten maupun kegiatan internasional yang dihadiri partisipan lintas negara," ucap dia.

Wiku memerinci aturan pertama terkait kriteria partisipan yang boleh hadir. Anak-anak usia 6 hingga 17 tahun wajib sudah divaksinasi dosis kedua. Sedangkan orang dengan usia di atas 18 tahun wajib sudah divaksin dosis ketiga atau booster.

Peraturan kedua, yakni soal skrining spesifik sesuai keterlibatan jenis partisipan. Acara yang melibatkan tamu VVIP atau setingkat menteri ke atas wajib melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) 2x24 jam.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Diprediksi Terus Melonjak hingga Juli

Sementara itu, partisipan acara multilateral wajib melakukan tes antigen sebelum masuk. Sedangkan partisipan acara nonmultilateral dan tidak ada VVIP wajib skrining gejala.

"SE Satgas juga mengatur mekanisme perizinan kegiatan yaitu wajib mendapat rekomendasi Satgas Covid-19 pusat dan Polri," jelas Wiku.

Wiku menyebut izin baru diberikan bila acara memenuhi syarat fasilitas dan menjalankan prosedur protokol kesehatan (prokes). Hal itu mengacu pada ketentuan kapasitas sesuai level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level kabupaten/kota.

"Serta ada tim pengawas prokes dengan jumlah personel yang sesuai dan ada sarana serta prasarana pendukung," kata dia.

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait