#beritalampung#beritabandarlampung#umk#ump

Pemerintah Kabupaten/Kota Diminta Usulkan UMK Paling Lambat 7 Desember

Pemerintah Kabupaten/Kota Diminta Usulkan UMK Paling Lambat 7 Desember
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu saat ditemui di Novotel Lampung usai rapat pembahasan UMP, Senin, 28 November 2022. Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan 15 kabupaten/kota yang telah memiliki dewan pengupahan untuk dapat mengirimkan usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat pada 7 Desember 2022. 

"Karena upah minimum provinsi (UMP) telah dikeluarkan secara resmi oleh Gubernur Lampung. Kami akan segera sampaikan ke bupati dan wali kota untuk menjadi dasar dalam menetapkan UMK," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu, Senin, 28 November 2022. 

Ia mengatakan jika pihaknya menunggu laporan dari kabupaten/kota yang telah memiliki dewan upah sehingga segera melakukan perhitungan dan mengirimkan formula agar segera dilakukan perhitungan ke kabupaten/kota. 

"UMP sudah ditetapkan dan untuk daerah yang telah memiliki dewan upah tidak boleh lebih rendah dari UMP yang ditentukan. Sementara yang belum punya dewan pengupahan harus merujuk pada UMP nilainya," kata dia. 

Baca juga:  UMP Provinsi Lampung 2023 Naik Rp192 Ribu

Adapun dari 15 kabupaten/kota terdapat empat daerah yang belum memiliki dewan pengupahan diantaranya Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, dan Pesisir Barat. "Keempat daerah ini harus ikuti dan merujuk dari UMP," katanya. 

Dia mengatakan jika Pemerintah Provinsi Lampung melalui Disnaker Provinsi Lampung membuka posko pengaduan kepada pekerja atau buruh yang ingin melaporkan perusahaan yang tidak mengikuti aturan pemerintah.

"Kita juga ada posko pengaduan. Jadi bisa langsung melakukan pengaduan yang terbuka untuk siapa saja," kata Agus.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait