#konflik#register45

Pemerintah Harus Selesaikan Akar Masalah Konflik di Register 45

( kata)
Pemerintah Harus Selesaikan Akar Masalah Konflik di Register 45
dok Lampost.co


Mesuji (Lampost.co) – Pemerintah harus segera menyelesaikan akar masalah konflik register 45 yang berulang kali terjadi. Kerusuhan tak jarang merenggut korban jiwa. Terlebih jika pemerintah tidak tegas menyelesaikan akar permasalahan perebutan lahan di tanah negara itu.

Kemitraan nyatanya tidak cukup menggoda masyarakat yang sudah lebih dari 4 tahun menghuni Register 45. Itu terlihat dari persentase lahan yang dikuasai kemitraan yang hanya kurang dari 5 % saja dari total luas Register 45 yakni 43.100 hektar. Dari luas tersebut, yang masih dikuasai oleh Penentang izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Register 45 yakni PT Silva Inhutani Lampung hanya sekitar 16.000 Ha saja.

Dari data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, hanya ada 7 kelompok saja yang ikut kemitraan. Dari 7 kelompok tersebut, tercatat luas lahan yang dikuasai sekitar 9.050 hektar. Namun kenyataannya, luas lahan yang benar benar terkuasai hanya 500 hektar saja.

"Waktu awal kemitraan, ada sekitar 1000 hektar yang dikuasai. Namun mereka banyak yang keluar dari kemitraan karena hasil panen rendah. Rendahnya hasil panen tidak lepas dari beberapa faktor diantaranya masih awal, ada oknum di perusahaan yang membuat komunikasi kedua belah pihak tidak lancar. Celakanya, saat akan panen, singkong dicuri orang," jelas Murni,  Kepala kesatuan pengelolaan hutan (KPH), Dinas Kehutanan Provinsi Lampungsaat dihubungi, Rabu, 25 Desember 2019.

Masih kata dia, kelompok yang enggan bermitra disebabkan tidak adanya ketegasan hukum. "Barangkali tidak ada ketegasan hukum bagi mereka yang tidak mitra atau mengganggu kemitraan. Yang ribut kemarin bukan kelompok mitra. Jika mitra diganggu, kami backup. Kami dapat info jika yang disengketakan kemarin adalah eks lahan kemitraan," lanjut Murni.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...


Berita Terkait



Komentar