#adminduk#beritalampung

Pemerintah Dukung Data Kependudukan pada 11 OPD

Pemerintah Dukung Data Kependudukan pada 11 OPD
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang pemanfaatan data kependudukan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis, 25 Februari 2021.


Bandar Lampung (Lampost.co) – Pemerintah Pusat akan mendukung pemanfaatan data kependudukan untuk 11 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Ke-11 OPD itu yaitu Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pengelola Sumber Daya Air, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman dan Hortikultura, Dinas Peternakan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan Pemerintah Pusat akan mendukung OPD untuk memanfaatkan data kependudukan. Hal itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

"Bagi OPD yang ingin memanfaatkan data penduduk tidak perlu lagi meminta ke Disdukcapil, tetapi bisa langsung ke pusat memberikan hak akses dengan tujuan verifikasi dan validasi berbasis NIK,” kata Fahrizal, saat penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) tentang pemanfaatan data kependudukan di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Kamis, 25 Februari 2021.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Achmad Seafullah, mengatakan PKS itu ke depan akan dilanjutkan pada 7 OPD. “Dengan adanya kerja sama ini, maka data kependudukan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, tetapi tetap rahasia datanya terutama data perorangan yang sangat dilindungi Undang-undang,” katanya.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait