#Kesehatan#VirusKorona

Pemerintah Diminta Tutup Akses Pendatang Asal India dan Inggris

Pemerintah Diminta Tutup Akses Pendatang Asal India dan Inggris
MGN Summit Indonesia 2021: Publick Heath-Vaccine What to Expect varian baru virus covid-19. (Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)


Jakarta (Lampost.co) -- Pakar Epidemiologi UGM Bayu Satria Wiratama mengingatkan pemerintah untuk menutup total akses masuk bagi warga negara asing (WNA) yang datang dari India dan Inggris. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya varian baru covid-19 yang telah berkembang di negara tersebut.

"Seharusnya pemerintah dengan tegas menutup pintu masuk kepada semua pemegang paspor India atau Inggris," kata Satria dalam keterangan tertulis, Sabtu, 1 Mei 2021.

Beberapa waktu lalu ratusan WNA asal India masuk ke Indonesia saat negaranya tengah mengalami ledakan kasus covid-19. Sejumlah pendatang tersebut bahkan telah teridentifikasi positif covid-19.

Kedatangan ratusan warga India itu, kata Bayu, membawa risiko terhadap peningkatan kasus covid-19 di Indonesia. "Salah satu hal yang ditakutkan dari masuknya kasus-kasus dari luar negeri seperti India ini adalah masuknya varian-varian baru covid-19 ke Indonesia," kata dia.

Dia mengatakan varian B.1.617 yang juga dikenal dengan nama varian India termasuk ke dalam variant of interest yang penyebarannya tengah diawasi organisasi kesehatan dunia (WHO). Varian ini diduga lebih cepat menular dan dapat memengaruhi efektivitas vaksin.

"Tapi sejauh mana pengaruhnya memang masih diselidiki," kata dia.

Bayu mengapresiasi sejumlah langkah yang diambil pemerintah, misalnya menyetop sementara pemberian visa untuk masuk wilayah RI bagi WNA yang pernah melakukan kunjungan ke India dalam jangka waktu 14 hari sebelum berkunjung ke Indonesia. Termasuk, WNI yang hendak pulang dari India wajib melakukan karantina selama 14 hari di lokasi khusus.

Di sisi lain, Bayu menilai pemerintah perlu mengawasi proses karantina secara ketat. Pemerintah bahkan perlu menindak tegas pihak-pihak yang berusaha menyelundupkan orang-orang dari negara berisiko tinggi.

"Perlu ditambah dengan penegasan sanksi bagi mereka yang melanggar karantina atau berusaha memalsukan dokumen," kata dia.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait