#pendidikan

Pemerintah Diminta Canangkan Wajib Belajar 13 Tahun

Pemerintah Diminta Canangkan Wajib Belajar 13 Tahun
Kartu Indonesia Pintar


Bandar Lampung (lampost.co) -- Pengamat Pendidikan Universitas Lampung (Unila), M. Thoha B Sampurna Jaya, menilai Pemerintah layaknya mencanangkan wajib belajar 13 tahun.

Masa tersebut mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama satu tahun, Sekolah Dasar (SD) enam tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 tahun, dan 3 tahun di Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Untuk siswa yang ingin lanjut kuliah, tetapi tidak mampu juga sebenarnya dapat mendaftar dengan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

"Jadi memang harus didorong wajib belajar 13 tahun," kata Thoha, Rabu, 5 Oktober 2022. 

Menurutnya Indonesia wajib belajar 9 tahun itu sudah usang. Hal itu dilakukan puluhan tahun lamanya di Indonesia.

"Memang harus ditingkatkan lagi menjadi wajib belajar 13 tahun," ujarnya. 

Jika wajib belajar 13 tahun secara logis dan rasional, sedangkan jika dipaksakan wajib belajar 17 tahun sampai perguruan tinggi masih terlalu sulit. 

"Yang 9 tahun saja gak bergerak-bergerak, bertahap saja dulu dari 9 tahun ke 13 tahun itu masih logis," katanya. 

Selain itu meski anggaran pendidikan yang dianggarkan 20% dari nilai APBN juga tidak semua dikelola Kemendikbudristek. 

"Tapi menyebar di beberapa lembaga/instansi menyelenggarakan pendidikan. Misal Kemenkes mengadakan STAN, lembaga kelautan, perhubungan itu 20% juga ke sana," tuturnya. 

Terakhir ia berharap ke depan menjelang masuk ke generasi emas 2045 paling tidak warga negara Indonesia pendidikannya serendah-rendahnya tamatan SMA atau sederajat.

"Kalau perguruan tinggi untuk sekedar wacana boleh-boleh saja. Tapi pastikan wajib belajar itu 13 tahun yang realistis. Jangan sampai dicanangkan belajar sampai kuliah tidak terealisasi itu kan jadi masalah," pungkasnya. 

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar