#abk

Pemerintah Diminta Desak Tiongkok Tuntaskan Kasus ABK Indonesia

( kata)
Pemerintah Diminta Desak Tiongkok Tuntaskan Kasus ABK Indonesia
Pelarungan di kapal nelayan Tiongkok yang dilaporkan oleh media Korsel, MBC/Dok. MBC

Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah Indonesia diminta mendesak Pemerintah Tiongkok untuk mengungkap kasus perbudakan terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia. Pemerintah Tiongkok harus bertanggung jawab menuntaskan kasus tersebut.

"Terkait pemanggilan Dubes Tiongkok yang sudah dilakukan, pemerintah harus mendapatkan kepastian Pemerintah Tiongkok serius mengusut ini. Bukti keseriusannya dilihat dengan memberikan tenggat waktu untuk mengusut problem ini. Ini sangat penting," ujar Ketua DPP PKS Bidang Pekerja Petani dan Nelayan (BPPN) Riyono di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2020.

Dia mengapresiasi Pemerintah Indonesia mengadukan kasus ini ke Dewan HAM PBB. Pemerintah diminta terus megawal karena Tiongkok memiliki hak veto di PBB.

"Jangan sampai laporan tersebut hanya sekadar administratif oleh Pemerintah Indonesia, kemudian tidak berujung pada penyelesaian yang berkeadilan," ujarnya.

Selain itu, Riyono pun meminta pemerintah segera meratifikasi konvensi ILO 188. Hal ini agar Indonesia memiliki hukum internasional dalam melindungi ABK-nya. Terlebih kasus perbudakan masih kerap berulang.

"Jika semua langkah di atas dalam jangka pendek tidak membuahkan hasil, kami berharap ada moratorium. Penghentian pengiriman tenaga kerja di sektor perikanan kelautan untuk sementara agar para ABK terhindar dari perbudakan dan kejahatan kapal-kapal asing," katanya.

Lemahnya perlindungan terhadap ABK Indonesia diamini Program Manager Union Migrant Indonesia (Unimig) Indonesia, Yeherina Gusman. Menurut dia, banyak pekerja migran Indonesia khususnya ABK yang tidak terjamin asuransi. Padahal pekerjaan mereka berisiko tinggi.

"Kami pernah menangani sebuah kasus seorang ABK yang tangannya, tulang jari-jarinya terkena besi di kapal yang beratnya berton-ton. Dia tidak dikaver asuransi," katanya.

Agensi yang memberangkatkan ABK terkesan tidak bertanggung jawab. "Dibilang 'udah kamu kabur aja'. Bukannya dibantu atau dicarikan jalan atau fasilitas kesehatan malah disuruh kabur," kata dia.

Semisal para ABK yang bekerja di kapal milik Taiwan. Mereka bekerja di luar wilayah yang sangat jauh. Hukum perburuhan di Taiwan tidak berlaku di sana.

"Nah ini menjadi kendala Pemerintah Taiwan bagaimana bisa melindungi teman-teman ABK untuk mendapatkan perlindungan," ujarnya.

Ia mendesak pemerintah Indonesia membuat regulasi yang dapat melindungi ABK. Harus ada aturan atau undang-undang khusus dari pemerintah untuk melindungi ABK.

EDITOR

Medcom

loading...

Berita Terkait

Komentar