Pemerintah Bentuk Tim Independen Tentukan HPP Gula

JAKARTA (Lampost.co)-- Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3/2019). Para petani mencurahkan keluhannya soal harga pembelian pemerintah (HPP) gula dari petani. 
 
Mereka membahas bagaimana penetapan HPP bisa membuat petani dan konsumen sama-sama untung. Merespon hal itu, Pemerintah akan membentuk tim independen untuk menentukan HPP gula. 
 
“Kami membahas langkah ke depan bagaimana petani bisa untung tapi konsumen juga tersenyum. Nah kita lihat nanti HPP-nya seperti apa. Kita akan bersama tim independen," kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman yang turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan itu. 
 
Tim yang rencananya dibentuk bulan Maret ini akan akan diisi oleh sejumlah pihak selain pemangku kepentingan seperti akademisi pertanian. Meski begitu Amran masih belum mengumumkan kapan HPP gula akan disampaikan. Namun, diharapkan bulan ini pembahasan HPP tersebut dapat selesai bulan ini juga. 
 
“Kami akan sampaikan pada waktu yang tepat," kata Amran. 
 
Ketua Umum Dewan Pembina APTRI, Arum Sabil mengatakan pertanian tebu, khususnya industri gula, hampir tidak memiliki nilai ekonomi karena HPP saat ini sudah berada di bawah harga produksi. 
 
Soal harga, dia mengaku akan menyerahkannya kepada tim independen yang dibentuk pemerintah. Namun, jika mengacu pada rekomendasi tim independen sebelumnya, harga HPP yang layak senilai Rp10.500 per kilogram. 
 
Selain itu, Arum juga meminta Jokowi agar Perum Bulog ditugasi untuk membeli seluruh gula hasil panen petani. Ini dilakukan agar petani mendapatkan kepastian siapa yang membeli gula mereka agar tidak lama menumpuk di gudang. 
 
"Maka di situ kami juga meminta presiden agar ada jaminan siapa yang belinya. Kepastian pembelian gula ini," jelasnya. 
 
 

EDITOR

media Indonesia